DEPROV,UpdateSulut — Guna koordinasi terkait dengan penyaluran danah desa di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Komisi I DPRD Sulut melaksanakan kunjungan kerja di Direktorat Jendral (Dirjen) pembangunan desa dan pedesaan Kementerian desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi RI, beberapa waktu lalu, sebelum Roling AKD DPRD Sulut dilakukan.
Dalam pertemuan tersebut dikatakan Herol Vresly Kaawoan (HVK), Komisi I diterima oleh koordinator fasilitasi pengembangan partisipasi masyarakat Andrey Ikhsan Lubis dan Winarno sebagai Sub koordinator tata kelola pemanfaatan dana desa.
Dari hasil kunker tersebut lanjut politisi Gerindra ini membeberkan bahwa dana desa menjadi sangat strategis dalam rangka membangkitkan ekonomi masyarakat
“Dana desa dari sumber APBN , dan yang mengatur pusat. Desa adalah obyek dan berhak melakukan kegiatan sendiri. 20 % di geser untuk kepentingan bahan pangan Perpres 104 point 2. Posisi sekarang endemi, tetapi efek dari pandemi masih berasa sehingga dana 68 triliun harus di kawal,” beber HVK, kepada wartawan, Jumat (17/6/22) siang.
Lanjut politisi dapil Minahasa-Tomohon ini, penguatan pangan dan nabati dijadikan potensi desa dilihat dari situasi karena desa sebagai benteng yang kuat untuk mengatasi persoalan.
“86 % wilayah indonesia adalah desa. Harus ada Sinkronisasi program baik di provinsi maupun di kabupaten. Keterlibatan OPD untuk mengembangkan desa dan mendorong OPD untuk pembangunan desa, karena OPD lebih tahu tentang pertanian dan lain sebagainya. Bumdes menjadi satu kewajiban di desa,” tandasnya.
Selain Herol Kaawoan, hadir dalam kunker tersebut, personil komisi Jhonny panambunan, Arthur kotambunan, dan Stella Runtuwene.
(RaKa)
