DEPROV,UpdateSulut — Rapat Dengar Pendapat (RDP) Lintas Komisi DPRD Sulawesi Utara (Sulut) pada Senin, 20 Oktober 2026, berlangsung memanas. Pertemuan yang membahas krisis dan antrean panjang Bahan Bakar Minyak (BBM)—khususnya jenis Solar—di sejumlah kabupaten/kota tersebut membongkar tabir belum siapnya jajaran instansi dalam menghadapi darurat distribusi energi, sekaligus mencuatkan praktik mafia solar yang kian mengakar.
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sulut Fransiscus Andi Silangen, didampingi Wakil Ketua DPRD Michaela Paruntu, serta Ketua Komisi II Inggrid Sondakh. Pertemuan ini menghadirkan jajaran pemangku kepentingan kunci, mulai dari Kepala Pertamina Sulut, Ketua Hiswana Migas, Sekretaris Daerah Provinsi Sulut beserta jajaran Pemprov, hingga perwakilan Kapolda Sulut dan Kodim.
Di hadapan para wakil rakyat, Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Sulut, Kombes Pol. FX. Winardi Prabowo, menyampaikan pengakuan terbuka. Menurutnya, fenomena antrean kendaraan roda dua dan empat dalam beberapa hari terakhir menjadi tamparan keras bagi seluruh pihak.
“Meskipun Sulut sulit disulut, tapi kejadian ini membuka mata dan menyadarkan kita. Artinya, kita tidak siap menghadapi situasi seperti itu,” ujar Winardi.
Ia menekankan bahwa penanganan krisis energi tidak bisa ditumpukan pada satu instansi saja, melainkan butuh kerja sama lintas sektor. Winardi juga menduga kelangkaan pasokan belakangan ini tidak didasari unsur kesengajaan, melainkan dipengaruhi faktor cuaca dan alam. Kendati demikian, ia sepakat bahwa evaluasi total dan manajemen distribusi yang responsif mutlak diperlukan.
Pernyataan soal faktor alam tersebut langsung mendapat tanggapan kritis dari Ketua Komisi II DPRD Sulut, Inggrid Sondakh. Politikus Golkar yang dikenal vokal ini menegaskan bahwa maraknya antrean solar bukan semata isu teknis distribusi, melainkan akibat ulah mafia solar yang tak tersentuh hukum sejak 2025.
“Yang mengganjal saat ini, antrean solar terus memanjang meskipun aparat kepolisian telah dikerahkan. Kondisi solar di Sulut perlu jadi perhatian serius, terlebih bagi Kapolda Sulut yang baru,” kata Inggrid.
Dalam kesempatan itu, Inggrid membeberkan sejumlah temuan lapangan terkait modus operandi para spekulan, mulai dari armada truk yang dimodifikasi menggunakan tangki rakitan tambahan (tangki siluman) hingga keberadaan titik-titik lokasi penampungan solar ilegal.
“Di beberapa tempat terinformasi ada lokasi penampungan. Koreksi jika kami salah, tetapi informasi ini harus ditindaklanjuti secara serius dan tegas oleh aparat penegak hukum,” cecarnya.
Kegeraman serupa diluapkan Ketua DPRD Sulut Fransiscus Andi Silangen. Ia menilai ulah para penimbun BBM subsidi ini sudah berada di tingkat yang sangat mengkhawatirkan karena terus berulang tanpa efek jera.
“Di dunia ini apa yang tidak bisa diselesaikan? Tapi heran, mafia solar ini bergerak dari tahun lalu. Ini sudah masuk kategori penyakit kronis,” tegas Andi Silangen.
Guna memutus mata rantai permainan solar bersubsidi tersebut, Andi mendorong tindakan konkrit di lapangan. Salah satunya dengan memperketat pengawasan di titik-titik penyalahgunaan akhir, seperti kawasan Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI).
Ia juga meminta pelibatan aktif Pemerintah Kabupaten/Kota hingga Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk memverifikasi data pengguna solar secara on the spot.
“Usulkan, potong langsung ke lokasi tujuan penampung solar, seperti kawasan PETI. Pemkab/Pemkot punya data lengkap industri dan jenis usaha pengguna solar di wilayahnya. Cek langsung ke lapangan untuk memastikan kebutuhan riil mereka,” ujar Andi memungkasi. Hadir sejumlah anggota Komisi 1 hingga Komisi III.
