DEPROV,UpdateSulut — Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Organisasi Mahasiswa (Ormawa) Persatuan Mahasiswa Sulawesi Utara (PERMSTA) menggelar aksi unjuk rasa di sekitar Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) di kawasan Kairagi, Mapanget, Manado memanas pada Rabu (4/11/2026) sore.
Massa yang bergerak dari titik kumpul di kawasan Taman Makam Pahlawan (TMP) Kairagi Weru tersebut tiba di depan pintu gerbang gedung dewan sekitar pukul 15.00 WITA dengan membentang alutsista aksi, membawa simbol salib merah, serta memunculkan gestur acungan tiga jari.
Aksi massa diterima langsung oleh Ketua DPRD Sulut, dr. Fransiscus Andi Silangen, Sp.B.KBD, yang ditemani jajaran legislator yakni Roy Octavianus Roring dan Hillary Tuwo. Saat menemui pengunjuk rasa di tengah kepungan massa, Ketua DPRD Sulut sempat memimpin doa bersama dan menyerukan agar dialog dilakukan secara sejuk.
“Kalian semua mahasiswa, kelompok terpelajar. Saya lihat bawa salib. Mari berdialog dengan kasih,” ujar politisi PDI Perjuangan tersebut sambil merapalkan doa di hadapan massa aksi.
Andi Silangen menawarkan agar 20 orang perwakilan perwakilan Ormawa/mahasiswa masuk untuk berdialog di dalam ruangan. Namun, tawaran diplomatis tersebut secara tegas ditolak oleh orator dan massa aksi.
Mahasiswa bersikeras menuntut agar seluruh peserta demo diperbolehkan masuk ke pelataran gedung rakyat.
“Gedung ini milik rakyat. Kalian wakil rakyat, tapi kenapa kami dihalangi?” teriak orator massa di lokasi.
Karena tidak tercapai kesepakatan format pertemuan, Ketua DPRD akhirnya meninggalkan lokasi unjuk rasa.
Kehadiran dewan subsequently diwakili serta difasilitasi oleh Sekretaris DPRD Sulut, Weliam Niklas Silangen. Situasi di lokasi aksi sempat diwarnai dorong-mendorong dengan barikade petugas serta pemblokiran jalan yang memicu kemacetan arus lalu lintas di kawasan Kairagi.
Dalam aksi ini, massa PERMSTA membawakan setidaknya 12 poin tuntutan yang mencakup isu nasional hingga kebijakan daerah yakni ,
- Penanganan Karhutla: Desakan agar pemerintah segera menetapkan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) sebagai bencana/isu nasional.
- Janji Lapangan Kerja: Menagih realisasi janji 19 juta lapangan pekerjaan.
- Pajak Pembalut Wanita: Protes keras atas kebijakan pengenaan pajak pada pembalut wanita.
- Mahasiswa menegaskan menstruasi adalah proses biologis alami sehingga produk kebersihan perempuan tidak layak dibebani pajak.
- Penolakan Reklamasi: Penolakan tegas terhadap rencana proyek reklamasi di kawasan Manado Utara.
- Pemerataan Pembangunan & Listrik:
- Meminta perhatian prioritas terhadap pasokan dan akses energi listrik bagi masyarakat di wilayah kepulauan serta warga Manado Tua.
- Akses Pendidikan: Jaminan pemerataan fasilitas dan biaya pendidikan daerah.
Evaluasi Kinerja Kepolisian: Mendesak dilakukannya evaluasi terhadap kinerja jajaran Polda Sulawesi Utara. - Penghentian Perampasan Ruang Hidup:
- Menghentikan segala bentuk alih fungsi lahan dan penggusuran ruang hidup masyarakat adat/lokal.
Guna menjamin keamanan obyek vital, Kepolisian Resor Kota (Polresta) Manado menerjunkan 500 personel pengamanan gabungan. Pengamanan ini merupakan kolaborasi kekuatan antara Polresta Manado, Direktorat Samapta Polda Sulut, Satuan Brimob Polda Sulut, serta pasokan tambahan satu peleton bantuan dari Polresta Minahasa Utara.
Kabag Ops Polresta Manado, Kompol Constantein Samuri, S.Sos, menjelaskan bahwa kepolisian menyiapkan skema dan tahapan pengamanan berjenjang sesuai dengan kondisi di lapangan.
“Apabila dalam situasi yang tertib, petugas yang disiapkan adalah pasukan Dalmas (Pengendalian Massa) awal tanpa perlengkapan, hanya dengan tangan kosong dan dibatasi tali Dalmas,” jelas Kompol Constantein Samuri saat ditemui media di lokasi pengamanan.
Ia menambahkan bahwa tim negosiator yang dipimpinnya secara langsung disiagakan untuk menjalin komunikasi dua arah dengan korlap unjuk rasa.
“Undang-undang menjamin hak untuk menyampaikan pendapat. Namun kami bernegosiasi agar penyampaian pendapat dilakukan secara beretika. Kami juga sudah berkoordinasi dengan Sekretaris Dewan untuk menyiapkan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara yang akan menerima aspirasi massa,” urainya.
Meski pendekatan persuasif diutamakan, armada taktis darurat dipasangkan di pelataran DPRD Sulut, mulai dari Pasukan Dalmas Lanjut lengkap dengan tameng, pasukan Penanggulangan Huru-Hara (PHH), kendaraan water cannon, hingga armada anti-huru-hara guna mengantisipasi potensi anarkis.
Di sisi internal, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasat Pol PP) Sulut, Aldrin Anis, menegaskan pihaknya mengerahkan 60 personel Satpol PP untuk memproteksi gedung dewan.
“Jadi kami ikut mengamankan gedung rakyat ini beserta seluruh aset di dalamnya,” kata Aldrin.
Berdasarkan estimasi kepolisian, jumlah demonstran diperkirakan mencapai 200 hingga 300 orang. Untuk mencegah kemacetan total, aparat kepolisian memberlakukan sistem pengalihan arus lalu lintas secara situasional. Masyarakat pengguna jalan dari arah SPBU Kairagi menuju Interchange maupun sebaliknya diimbau menggunakan jalur alternatif.
Setelah melangsungkan orasi, menunaikan shalat maghrib berjamaah di jalanan, serta menggelar ibadah bersama di penghujung hari, massa mahasiswa PERMSTA akhirnya membubarkan diri secara tertib pada petang hari.
Terpantau aparat kepolisan bahkan TNI telah berjaga dikantor DPRD Sulut sejak pagi hari, mobil dalmas dan anti huru hara di siagakan.
Sekwan Weliam Nilklas Silangen menyatakan pihaknya sejak mendapat informasi demo, langsung melakukan koordinasi dengan aparat Keamanan. (advedprdsulut)
