DEPROV,UpdateSulut — DPD Partai Hanura Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Sabtu (12/9/26) menggelar Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) yang dihadiri langsung oleh Ketua DPD Hanura Sulut Apriano Ade Saerang ST. MSi
Rakorda yang dilaksanakan di Hotel Divack Kota Manado ini dihadiri oleh para pengurus DPC Hanura dari 15 kabupaten/kota di provinsi sulut.
Ditemui sejumlah media usai membuka gelaran Rakorda, Apriano Saerang mengatakan rakorda ini menjadi ajang pengujian kerja kerja politik dalam pembentukan pengurus partai Hanura di 15 Kabupaten/Kota di Sulut.
“Rakorda ini karena kami dari pengurus DPD Hanur itu baru terbentuk kurang lebih 3 bulan, maka dengan keberanian yang sangat kami menguji apa yang menjadi kerja kerja politik dari DPD dalam rangka pembentukan struktur karena partai ini wajib mengikuti pemilu,” terang Saerang
Dijelaskan legislator Kota Manado periode 2014-2019 ini juga, di pemilu itu untuk DPD diwajibkan 100 persen untuk DPC khusus sulut.
“Saya targetkan 100 persen walaupun secara nasional hanya 75 persen. Dan untuk PAC walaupun 50 persen secara nasional tapi secara DPD sulut kami tetapkan wajib 100 persen. Jadi tidak ada terkecuali,” jelas Saerang.
Saerang juga menegaskan bahwa rakorda ini juga menjadi ajang pengecekan.
“Jadi kami mengecek langsung hari ini DPC mana yang belum siap. Secara defacto ini sudah terbentuk 100 persen semua, tetapi secara administratif kami uji di dalam rakor DPD hari ini,” bebernya.
Hal lain yang disampaikan Saerang dalam rakorda tersebut adalah Hanura juga memberikan mandat kepada Orsap (Organisasi Sayap) sebagai sekocinya Hanura untuk mereka bisa bekerja lebih leluasa walaupun pengurusnya sudah terbentuk.
“Dan hari ini mereka sudah memegang mandat dan mereka akan bekerja untuk bagaimana mencari simpati kepada masyarakat khususnya sulut dalam rangka kerja kerja politik untuk memenangkan partai hanura,” tandas Saerang.
Sementara itu terkait target anggota legislatif, Saerang memberikan target satu fraksi bagi kabupaten/kota dan di provinsi
“Menurut saya dengan kondisi sekarang tidak terlalu berlebihan kalau Partai Hanur menargetkan satu fraksi setiap kabupaten/kota. Kalau kabupaten kota satu fraksi berarti otomatis provinsi juga wajib satu fraksi karena provinsi ini juga kita masih menunggu aturan perundangan yang mungkin akan dibahas di Balegnas,” tutupnya.
