MANADO,UpdateSulut — Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Manado Richard Sualang, Senin (27/7/26) menghadiri peringatan 30 Tahun peristiwa Kerusuhan Dua Puluh Tujuh Juli (KUDATULI).
Kegiatan yang diselenggarakan di Kantor DPC PDIP Kota Manado ini dihadiri oleh Wakil Ketua DPD PDIP Sulut Steven Kandouw, Wakil Ketua DPD sekaligus Ketua DPRD Sulut dr. Fransiscus Silangen, Sp.B, KBD, Sekretaris DPD PDIP yang juga anggota DPRD Supit, Reza Rumambi, SE, Bendahara DPD sekaligus Wali Kota Manado Andrei Angouw, serta Ketua DPRD Kota Manado Altje Dondokambey bersama jajaran Fraksi PDIP Sulut dan Kabupaten/Kota.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua PDIP Kota Manado yang juga merupakan Wakil Walikota Manado Richard Sualang menyampaikan pesan dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri tertuang lima butir instruksi Megawati kepada seluruh kader PDIP yang tertuang dalam warkat DPP PDIP bernomor 1347/IN/DPP/VII/2026 perihal Refleksi Ideologis 30 Tahun Tragedi Kudatuli: Menegakkan Watak Politik, Kebenaran, Keadilan, Beradab, dan Berbudaya.. Pertama, kader diminta meneguhkan watak politik kemanusiaan, kebenaran, dan keadilan.
Kader PDIP diwajibkan untuk menggembleng diri dengan empat kekuatan jiwa, yakni keyakinan, keteguhan, keberanian, dan kesebaran revolusioner sebagai bekal dalam menghadapi setiap tantangan perjuangan.
Disampaikan Sualang, Ketum Megawati menginstruksikan kader PDIP untuk tidak takut dan mundur dalam menghadapi segala bentuk intimidasi. Dalam menjalankan fungsi pengawasan, kader di jalur legislatif dan eksekutif wajib mengingatkan serta mengawal kepolisian, TNI, dan intelijen negara tetap berada pada koridor konstitusional.
“Tragedi Kudatuli mengajarkan kesatupaduan pemimpin dan kekuatan arus bawah adalah kekuatan moral yang menjadi senjata sangat ampuh dalam melawan penyalahgunaan kekuasaan,” kata Sualang sembari mengutip pesan megawati dalam surat itu.
Kemudian, mengenai instruksi menolak politik fitnah, hoaks, dan fenomena pendengung. Kader PDIP dilarang keras terlibat dalam aktivitas politik tidak beradab, khususnya menjadi pendengung yang menyebarkan fitnah, hoaks, ujaran kebencian, serta pembunuhan karakter terhadap pribadi seseorang.
Kritik politik harus diarahkan secara konstruktif pada kebijakan publik yang menyimpang dari Pancasila dan konstitusi. Kebijakan yang merugikan kepentingan rakyat harus dikritik sebagai pelaksanaan tugas partai penyeimbang.
Kader PDIP juga diinstruksikan untuk membumikan kebudayaan dan menjadi pandu generasi muda. Dalam instruksi ini, seluruh kader diminta untuk menyediakan ruang-ruang ekspresi seni, teater, ruang publik bagi seniman dan generasi muda dengan menjadikan rakyat sebagai sumber kebudayaan.
Megawati juga mengigatkan, agar partai menjadi rumah yang ramah bagi anak muda Indonesia dengan terus membimbing generasi muda guna memiliki harga dirim cita-cita, serta tidak kehilangan jati diri bangsa di tengah arus modernisasi.
Instruksi selanjutnya, yakni mengawal supremasi hukum dan kedaulatan rakyat. Kader PDIP wajib menolak keras segala bentuk militerisasi atau penggunaan aparat keamanan di luar tugas utamanya.
Kader juga diwajibkan untuk mengawal proses hukum agar tetap adil, tidak tebang pilih, dan bebas dari rekayasa serta intervensi politik. Tragedi Kudatuli mengajarkan betapa mahalnya harga yang harus dibayar bangsa Indonesia ketika hukum dikendalikan oleh kekuasaan.
Lalu, Megawati juga menginstruksikan seluruh kader di setiap tingkat untuk menggelar acara Refleksi 30 Tahun Kudatuli secara khidmat, sederhana, dan berkarakter kebudayaan dengan melibatkan tokoh masyarakat sipil, seniman, dan elemen pemuda.
Bagi kader PDIP di legislatif, baik DPR maupun DPRD diwajibkan menjadikan spirit Kudatuli sebagai landasan pengawasan kebijakan publik agar selalu berpihak pada keadilan sosial, kemanusiaan, dan kebebasan berdemokrasi, serta keberpihakan pada akar rumput.
“Instruksi ini bersifat mengikat seluruh jajaran partai tanpa terkecuali sebagai bagian dari upaya membangun kesadaran ideologis kader partai,” tandas Sualang mengutip tulis penutup surat tersebut.
