MANADO,UpdateSulut — Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) bakal menghapus kebijakan penerimaan tenaga honorer/THL di seluruh instansi mulai tahun 2023 mendatang, sebagai gantinya nomenklatur honorer/THL bakal menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).
Kebijakan pemerintah pusat tersebut mendapat tanggapan anggota komisi I DPRD Sulut Fabian Kaloh, Sip, MSi.
Dikatakan Fabian sekaligus politisi PDIP ini, program penghapusan tenaga honorer bukan baru kali ini saja dilakukan, namun semenjak dirinya masih aktif di birokrat, kebijakan tersebut sudah dilakukan pemerintah.
” Sebenarnya sudah lama itu karena setahu saya sejak masih aktif dinas di Kota Bitung sudah tidak boleh lagi ada pengangkatan tenaga honorer, dulu kan ada namanya Honorer Daerah (Honda), namun seiring berjalannya waktu dengan melalui berbagai penelitian dan kajian kemudian Menteri PAN – RB mengeluarkan kebijakan baru, ya kita harus patuh dengan aturan itu kalau memang sudah tidak bisa, “jelas mantan pejabat birokrat di Pemerintah Kota Bitung ini.
Legislator Dapil Bitung – Minut ini juga mengakui keterbatasan kuota pengangkatan pegawai P3K masih diprioritaskan bagi tenaga kesehatan dan pendidikan bahkan disertai sejumlah persyaratan sehingga banyak pihak khawatir akan berimbas terjadi peningkatan angka pengangguran karena tidak semua tenaga honorer bisa memenuhi persyaratan sebagai pegawai P3K.
” Apalagi untuk saat ini masih diprioritaskan bagi tenaga pendidikan dan kesehatan, itupun disertai sejumlah persyaratan, misalnya bagi tenaga pendidik sudah terdaftar dalam database Dapodik, namun saya kira pemerintah pasti punya solusi untuk menjawab kekhawatiran ini, ” pungkasnya. (Rds)
