MANADO,SulutUpdate — Legislator DPRD provinsi Sulut Yusra Al Habsyi meminta keadilan kepada Dinas Pendidikan Daerah (Dikda) provinsi Sulut dalam hal pemerataan tenaga pendidik di lima kabupaten dan kota yang ada di wilayah Bolaang Mongondow Raya (BMR).
Hal ini disampaikan personil Komisi IV DPRD Sulut dapil BMR saat melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Dikda Sulut, Senin (14/12/21) kemarin.
“Dalam rangka peningkatan IPM di Sulut maka sudah tentu harus ada keadilan dalam distribusi tenaga pendidik yang dibiayai oleh APBD provinsi yang lebih dikenal dengan SK Gubernur THL, karena dari hasil pantauan Komisi IV bahwa dibeberapa daerah contohnya di wilayah BMR lima kabupaten/kota itu sangat membutuhkan tenaga guru dan setelah disinkronkan dengan tenaga guru di wilayah yang lain disana masih tercukupi dibandingkan dengan 5 kabulaten kota di BMR sangat kekurangan,” jelas Alhabsyi.
Oleh karena itu, dirinya meminta kepada dinas pendidikan sebagaimana yang sudah Ia sampaikan dalam RDP untuk melakukan rasionalisasi guna mendapatkan keadilan bagi ketersediaan tenaga guru yang dibiayai oleh propinsi.
“Kalau ini tidak dilakukan, maka saya pesimis kalau betul betul di tahun 2022 nanti IPM kita akan meningkat. Karena salah satu faktornya adalah karena terjadi ketidakadilan dalam penyediaan tenaga guru di Sulut,” kata dia.
Ia juga menambahkan bahwa hal ini akan dikawal terus.
“Yang pasti ini akan saya kawal terus, dan saya akan tunggu janji kadis karen itu merupakan kewenangan yang melakukan koordinasi,” tandasnya. (RDS)
