DEPROV,UpdateSulut — Usai disampaikan pada paripurna yang lalu oleh Gubernur Sulut Mayjen TNI Purn Yulius Selvanus, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulut tengah melakkan pembahasan bersama TIM TAPD Pemprov Sulut. Banggar yng dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sulut, dr. Fransiscus Andi Silangen, S.pB.KBD didampingi Wakil Ketua, Royke Anter, Michaela Paruntu, serta Stella Runtuwene menguliti satu persatu para kepala SKPD. Selasa (26/8/25) siang, diruang Paripurna DPRD Sulut.
Masukan demi masukan disampaikan para wakil rakyat ini. Seperti yang disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Sulut, Royke Reynald Anter, SE.ME memberi perhatian serius terhadap kelanjutan pembangunan Manado Outer Ring Road (MORR) III tahap empat yang tengah dilaksanakan. Anter menjelaskan bahwa pembangunan itu harus berkelanjutan. Sehingga persoalan lahan harus dituntaskan untjj kelanjutan pembagunan.
” Lahan MORR 3 harus diusahaman untuk dilaksanakan, jika tidak bisa di APBD Perubahan karena efisiensi, tidak apa asalkan ditahun deoan dilaksanakan,” jelas Legislator Dapil Kota Manado ini. Bahkan Anter mengumpamakan membagun rumah , namun lahan tidak tersedia ” Kalau boleh lahan yang tersedia masih bermasalah lewat jalan lain, yang mungkin anggaranya bisa ditekan tidak sampai Rp 150 Miliar. Kalau saya pribadi dikasih Rp.50.000/m2 saya senang karena akan dibuatkan jalan yang akan membantu dan nilai tanah akan naik,” ucapnya.
Anter mengatakan kelanjutan pembagunan MORR 3 ini penting guna mengurai kemacetan dari Malalayang, Minahasa, Minsel menunju Kota Bitung. Masukan lain juga disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Sulut, Stella Runtuwene, A.Md. Sek yang memberi perhatian terhadap kondisi gedung Kantor Badan Pelatihan Kesehatan (Bapelkes )yang kondisinya sudah sangat memprihatinkan juga sarana dan prasarana di Balai Mata.
Srikandi Nasdem Sulut ini menjelaskan bahwa dalam Rapat pembahasan dengan Komisi terungkap jika Gedung Bapelkes kondisi sudah rusak apalagi dengan Toilet yang sudah tidak layak. Bahkan Stella juga memperlihatkan foto foto kerusakan di salah satu ruang.
” Pak Sekprov saat rapat kami menerima keluhan soal Kondisi Bapelkes, dinana atap banyak bocor, sejak.jaman Jepang tidak pernah diperbaiki. Diaana ada anggaran 700.untuk THL, namun mereka telah diangkat P3k. Mungkin bisa untuk perbaikan,” ungkapnya.
Disisi lain, anggota banggar Henry Walukow, nampak kecewa dan geram dengan sikap yang ditunjukkan oleh Pemerintah Propinsi Sulut, terlebih dinas PU. Dimana pernyataan Kadis PU Deitje Paat, saat Pembahasan LKPJ lalu, telah dialokasikan anggaran kurang lebih Rp. 1 Miliar untuk perbaikan ruas jalan tugu Zero point, ternyata tidak terbukti. Politisi Demokrat ini menyatakan sampai saat ini belum ada realisasi perbaikan jalan, sementara kondisis jalan yang rusak dan selalu terjadi banjir.
” Ini di forum resmi Pak.sekrpov jangan hanya lipservice dan torang ditowo-towokan, kenapa ? Karena kadis sudah sampaikan ada ternyata tidak ada , ini bukan cewita diwarung kopi. Kaki pikir lalau sudah ada pengukuran tapi sampai saat ini tidak juga ada pekerjaan,”tegas Walukow Legislator dapil.Minut -Bitung. Walukow meminta agar Sekrpof sebagai Ketua TAPD melakukan evaluasi terhadap Dinas PU. ” Kalau ada kadis PU saya akan pertanyakan langsung padanya . Selalu kami yang di buat malu dimata masyarakat,” tandas Walukow.
Sementara itu, anggota Banggar dari Fraksi PDI Perjuangan Vonny Paat menegaskan jika dalam rapat bersama dengan Dinas Kebudayaan pihaknya sudah mengingatkan waktu pelaksaan pengerjaan proyek tidak bisa melewati batas waktu dan tidak ada penambahan anggaran.
” Jadi Pak Sekprof kami sudah ingatkan bahwa waktu pengerjaan tidak bisa lewat, demikian dengan anggaran agar kedepan jika ada persoalan menjadi catatan bahwa Komisi IV sudah mengingatkan. Anggaran Rp. 15 Miliard bukan nilai yang kecil,” tandasnya.
Anggota Banggar Louis Carl Schramm, SH.MH mengingatkan soal Alokasi anggaran Pengadaan Alat musik kolintang yang tertata lewat dinas Kebudayaan yang mencapai Rp. 1.5 Miliar. “Kemarin waktu kami dengan dinas kebudayaan kami sudah membuat kesimpulan rapat dan kesimpulan rapat Rp , 1.5 M untuk Kolintang tidak mutlak. Kolintang kalau diserahkan untuk semua kecamatan di sulut ada 171 kecamatan, kalau dikecamatan di Beo – Talaud , itu ndak akan berarti demikian di Bolsel atau Bolmut, setelah dikurangan 90 Kecamatan di Minahasa Raya, manado, bitung dan tomohon, masih masuk diakal disini perlu perhatikan kearifan lokal. Kolintang bukan hanya Perubahan bisa juga di induk,” tandasnya.
Mendengar masukan kritikan yang disampaikan Banggar, Sekprov Sulut Tahlis Gallang menyatakan semua masukan akan menjadi perhatian serius pemprov Sulut termasuk dengab kesanggupan menyelesaikan Renovasi museum pada Desember. Selain itu juga Sekprof memastikan telah dialokasikan anggaran untuk rehab Rp. 200 Juta dan 500 juta pengadaan alat untuk operasi mata di balai Mata.
Setelah melalui pembahasan yang alot maka semua Fraksi yang ada di DPRD Sulut menyepakati Ranperda ini untuk disahkan menjadi Perda. Semua pendapat akhir disampaikan oleh masing Fraksi.
Fraksi PDI Perjuangan Lewat Pier Makisanti Saat dimintai tanggapan, menyatakan setelah disetujui maka Fraksi PDI Perjuangan mendorong agar secepatnya ditetapkan sehingga program program Pemerintah bisa dijalankan.
” Kami Fraksi PDI Perjuangan sebagai mana penyampaian Pak Ketua Fraksi Rocky Wowor, agar APBDP tahun 2025 segera ditetapkan menjadi Perda sehibhga Program Program Dari Pak Gubernur YSK dan Wagub Viktory dapat segera dirasakan masyarakat ,” tandas Tahlis
Hadir dalam pembahasan tersebut dari pihak TAPD, Sekprov Sulut, Tahlis Gallang didampingi Kepala BKAD, Clay Dondokambey, Kepala Dipenda, Jun Silangen, Dan sejumlah SKPD lainnya. (advedprdsulut)
