DEPROV,UpdateSulut — Wakil Ketua DPRD Sulawesi Utara Royke Anter, SE.ME memberikan perhatian serius terhadap pelaksanaan pengadaan layanan internet di Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan j (Kominfo) Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yang memiliki nilai kontrak mencapai Rp9 miliar.
Menurutnya, besarnya anggaran tersebut harus dibarengi dengan proses yang transparan serta didukung oleh perusahaan penyedia jasa yang memiliki rekam jejak dan kredibilitas yang baik.
” Nilainya cukup besar, harus dibarengi juga dengan kinerja. Layanan Internet ini jadi alat vital,” tandasnya.
Pernyataan tersebut disampaikan Anter saat menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPRD Sulut bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) mitra kerja pada baru baru ini
Dalam forum tersebut, politisi Partai Demokrat itu menegaskan setiap penggunaan anggaran daerah bernilai besar wajib dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Menurut Anter, DPRD memiliki fungsi pengawasan terhadap penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Karena itu, setiap kontrak dengan nilai miliaran rupiah perlu dipastikan telah melalui proses yang sesuai ketentuan serta melibatkan penyedia jasa yang benar-benar memenuhi syarat.
