DEPROV,UpdateSulut — Sekretaris Komisi IV DPRD Sulawesi Utara (Sulut) Cindy Wurangian menyayangkan untuk tahun 2025 ini bantuan-bantuan untuk kelembagaan sudah dihapuskan, padahal dirinya berharap Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Pemprov Sulut dapat memberikan bantuan kelembagaan untuk kesejahteraan sosial dan keagamaan.
“Saya ingin bertanya terkait bantuan bantuan kelembagaan yang sudah dihapuskan. Ini dihapuskan karena memang sudah disampaikan bahwa ini sesuatu yang tidak bisa dilakukan, atau karena anggaran tidak memadai di tahun ini,” tanya Cindy dalam rapat Komisi IV berama Biro Kesra, di Kantor DPRD Sulut, Selasa (11/3/2025).
Ia kemudian meminta kejelasan terkait akan bantuan-bantuan untuk kelembagaan ini.
“Ini agar jelas dimana namanya anggaran semua kelembagan pasti butuh, tapi ini juga akan memberikan informasi kepada kami, dan kami bisa teruskan, akan seperti apa nantinya, apa tahun ini sudah tidak ada dan ini karena apa, ini bisa mungkin diberikan tahun ini tapi syaratnya lebih ketat, atau bisa tahun depan, atau seperti apa,” katanya.
Selain itu Cindy meminta untuk anggaran yang akan diefisiensi yang disesuaikan dengan instruksi Presiden RI.
“Karena Pak Karo sudah sampaikan ada anggaran-anggaran yang sudah akan diefisiensikan, itu kalau informasi yang bapak dapat itu kapan? Dan program apa saja, karena kalau OPDnya sendiri tidak mampu memberikan usulan maka yang diatas-atas tidak akan perduli,” tukasnya.
Cindy minta Biro Kesra harus pro aktif dan mampu memberikan usulan untuk efisiensi anggaran ini.
“Kami berharap dalam efisiensi anggaran ini jangan dipotong di program-program prioritas,” tandasnya.
Menanggapi pertanyaan tersebut, Kepala Biro Kesra Fereydi Kaligis mengatakan, untuk bantuan-bantuan yang sudah tidak dianggarkan, seperti contoh bansos karena sudah dianggarkan di Dinas Sosial. Dan untuk efisiensi anggaran sudah dibahas.
“Jadi ini berdasarkan pembahasn dengan tim fungsional utama. Untuk efisiensi ini lebih banyak akan mengarah ke perjalanan dinas, dan untuk kegiatan-kegiatan teknis tidak akan di efisiensi, kecuali mungkin haji, tapi itu masih menunggu. Karena kalau ada efisiensi harus sharing dengan kabupaten kota dimana asal jamaah itu ada,” terangnya.
