DEPROV,UpdateSulut — Sorotan tajam menyasar Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online SMA/SMK di sulut. Sejumlah masyarakat pun mengeluhkan hal tersebut kepada anggota DPRD Sulut termasuk Komisi IV DPRD Sulut.
Dinas Pendidikan Daerah Sulut pun diundang melaksanakan RDP bersama d Komisi IV yang merupakan mitra kerja.
Saat Rapat dengar pendapat dengan Dinas Pendidikan Sulut yang dihadiri langsung Kadis, DR Femmy Suluh sejumlah anggota DPRD mempertanyakan soal sistem PPDB yang terkesan dirasa belum sesuai dengan harapan terutama sistem zonasi.
Rhesa Waworuntu anggota Komisi IV DPRD Sulut mengaku menerima banyak keluhan terkait dengan PPDB jalur Zonasi ini.
Sementara Ismail Dahab juga menduga jika sistim Zonasi ini bisa diatur sehingga banyak anak anak pejabat yang masuk ke sekolah favorit walau jarak jauh.
Menanggapi hal ini Kepala Dikda Sulut DR.Femmy Suluh menjelaskan secara detail bahkan menepis dugaaan ada “permainan” dalam PPDB ini.
” Kami tidak bisa macam-macam semua tersistem dan terintegrasi tidak bisa diutak atik. Kami dipantau KPK bahkan kerjasama dengan cybercrime,”tegas Birokrat handal Sulut ini.
Selain itu, kata Femmy, PPDB online terbagi dalam beberapa jalur. Khusus SMA, zonasi 50 persen; prestasi 30 persen; afirmasi 15 persen dan pindah orangtua 5 persen. Sementara untuk SMK, jalur prestasi 75 persen, zonasi 10 persen, afirmasi 10 persen dan sisanya pindah orang tua.
“Untuk zonasi, terintegrasi dengan Google Maps dan data kependudukan. Untuk afirmasi khusus bagi siswa kurang mampu dan terdaftar di DTKS,” jelasnya.
Dirinya mengakui jika ada yang meminta bantuan agar anak mereka masuk sekolah Favorit tapi jawabannya selalu sama, bantu kami wujudkan Dikda yang berintegritas.
” Kami tentu meminta dan berharap kerjama semua pihak memujudkan pendidikan sulut yang lebih baik,”tandasnya.