DEPROV,UpdateSulut — Komisi IV DPRD Sulawesi Utara (Sulut) melalui Wakil Ketua Komisi Lucky Schramm meminta Dinas Tenga Kerja (Disnaker) untuk aktif melakukan pengawasan terhadap praktik alihdaya atau outsourcing.
Hal itu dikatakan Lucky Schramm mengingat banyak laporan yang masuk ke DPRD Sulut terutama Komisi IV yang memiliki tupoksi tersebut.
Sebagaimana dikatakan Ketua DPD Gerindra Kota Manado ini, Disnaker harus mengawasi seluruh perusahaan outsourcing agar di Sulut tidak terjadi pelanggaran pembayaran upah tidak sesuai UMP, atau tidak tercover BPJS.
“Disnaker jangan sampai tutup mata akan hal ini, Disnaker harus turun memantau hal ini,” ujarnya, Senin (18/05/2026) hari ini.
Selanjutnya dikatakan wakil rakyat Dapil Kota Manado ini, salah satu fokus pengawasan ada pada perlindungan hak-hak pekerja.
“Karena ditemukan indikasi kuat banyak perusahaan alih daya tidak menjalankan kewajibannya,” tegasnya
Ia menambahkan, pemerintah tidak boleh hanya mengandalkan laporan dari perusahaan, melainkan harus memastikan kondisi di lapangan sesuai dengan yang dilaporkan oleh pekerja.
“Jangan hanya mengandalkan laporan perusahaan karena pasti terlihat baik. Tapi lihat bagaimana realisasi di lapangan, sesuai atau tidak,” tandasnya.
