DEPROV,UpdateSulut — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) kembali menggelar Ibadah Oikumene rutin yang dilaksanakan di ruang rapat DPRD Sulut pada Senin (22/6/2026).
Ibadah yang berlangsung khidmat ini dihadiri oleh pimpinan dan anggota DPRD, pejabat struktural, serta seluruh staf sekretariat yang beragama Kristen.
Ibadah Oikumene kali ini dilayani oleh khadim Pdt. DR. John Wardi, M.Th. Dalam khotbahnya, Pdt. John Wardi menekankan pentingnya menjaga integritas, hikmat, dan hati yang melayani dalam menjalankan tugas-tugas kedewanan demi kesejahteraan masyarakat Sulawesi Utara.
”Kepemimpinan yang diberkati adalah kepemimpinan yang meletakkan rasa takut akan Tuhan sebagai dasar utamanya. Tugas di lembaga legislatif ini bukan sekadar pekerjaan, melainkan sebuah amanah pelayanan bagi sesama,” ujar Pdt. John Wardi dalam pesannya.
Usai pelaksanaan ibadah, Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara memberikan sambutan hangat sekaligus menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam atas terselenggaranya kegiatan kerohanian ini.
Dalam sambutannya, Ketua DPRD Sulut mengapresiasi kehadiran Pdt. DR. John Wardi, M.Th yang telah membagikan firman Tuhan dan memberikan penguatan iman bagi seluruh keluarga besar DPRD Sulut.
”Atas nama pimpinan, anggota, dan seluruh jajaran Sekretariat DPRD Provinsi Sulut, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pdt. DR. John Wardi, M.Th atas taburan firman Tuhan yang begitu memberkati hari ini.
Pesan yang disampaikan menjadi pengingat sekaligus motivasi bagi kami semua untuk terus bersinergi, bekerja dengan jujur, dan selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap pengambilan keputusan politik,” ungkap Ketua DPRD Sulut.
Ia juga menambahkan bahwa Ibadah Oikumene ini merupakan agenda penting yang harus terus dijaga untuk mempererat kebersamaan, menjaga toleransi, serta menyelaraskan aspek spiritual dengan kinerja profesional di lingkungan parlemen.
Ibadah ditutup dengan doa bersama untuk kedamaian, kesejahteraan masyarakat Sulawesi Utara, serta kelancaran tugas-tugas legislatif ke depan.
