Dinilai Tidak Serius, Melky Pangemanan Sorot Keberpihakan Politik Anggaran dan Program Bagi Penyandang Disabilitas Serta Perda RTRW Sulut 2014-2034

Foto : Legislator Sulut, MELKY JAKHIN PANGEMANAN
Foto : Legislator Sulut, MELKY JAKHIN PANGEMANAN

DEPROV,UpdateSulut — Sorotan tajam dari Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Melky Jakhin Pangemanan (MJP) menyasar pemerintah provinsi Sulut terkait keberpihakan politik anggaran dan program bagi penyandang disabilitas di Sulawesi Utara serta perubahan atas Perda RTRW Provinsi Sulawesi Utara tahun 2014-2034.

Sorotan ini disampaikan Politisi PSI Sulut saat Rapat Paripurna Penetapan APBD Sulawesi Utara tahun 2024 dan sejumlah agenda lainya yang digelar Senin (13/11/2023) siang.

“Saya mempertanyakan komitmen pemerintah Sulawesi Utara dalam menjalankan amanat Perda Nomor 8 tahun 2021 tentang Pelindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas. Dari tahun 2021 kita tetapkan dengan begitu banyak energi dan waktu sehingga bisa mencapai kesepakatan antara eksekutif dan legislatif, tapi sejauh ini belum terlihat komitmen nyata baik politik anggarannya disetiap sektor atau SKPD. Saya menilai Pemprov Sulut kurang serius mengurus saudara saudara kita penyandang disabilitas,”tegas.

Legislator  yang dikenal kritis itu juga menyoroti RT/RW Sulawesi Utara yang terkesan lambat sehingga menempatkan Sulawesi Utara pada urutan ke 38 secara nasional.

“Padahal kebijakan tentang perda RTRW memberi peranan dan kontribusi besar untuk keterpaduan dan keserasian pembangunan di daerah nyiur melambai. Saya berharap pak Gubernur mendapatkan informasi yang akurat terkait dengan Perubahan atas perda Nomor 1 tahun 2014 tentang RTRW Provinsi Sulawesi Utara tahun 2014-2034. Dimana Pak Gubernur progresnya paling lambat dibanding provinsi lain. Sulut berada di urutan 38 atau paling bawah,” jelas anggota Komisi I DPRD Sulut ini.

Komunikasi yang terputus dengan Kementerian dan antar Lembaga menurut MJP menjadi penghalang dalam penyelesaian RTRW.

“Saya melihat tidak ada keseriusaan pemerintah Sulut menyelesaikan Perda ini. Kemarin sudah sempat dimasukkan di Propemperda, kali ini dimasukan lagi. Padahal Ranperda ini sangat penting dan krusial karena RTRW bisa wujudlkan keterpadauan dan keserasiaan pembangunan di Sulut didalamnya untuk meningkatkan ekonomi masyarakat,” ungkap Melky anggota DPRD Sulut Dapil Minut-Bitung yang akan maju kembali pada Pileg 2024 sembari meminta agar Gubernur Olly Dondokambey dan jajarannya serius mengurus dua hal penting tersebut.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *