DEPROV,UpdateSulut — Sekretaris Komisi IV DPRD Sulut, Bidang Kesra, Pricillia Cindy Wurangian, MBA mencermati soal pengelolaan anggaran yang tepat dan cermat serta akuntabel. Menurutnya hal tersebit sangat penting terlebih dalam belanja barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD ) yang anggarannya bersumber dari APBD Sulut.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua Fraksi Partai Golkar Dewan Sulut ini meminta agar setiap Direktur RS milik Pemprov Sulut ini, Bapelkes ,Laboratorium bahkan juga PLT.Kepala Dinas Kesehatan, dr.Rima Lolong untuk secara bijak dan tepat dalam pengelolaan keuangan terlebih belanja barang.
”Amatlah Bijak jika para Direktur ini memperhatikan skala prioritas dalam belanja barang. Mana yang penting dan memberi manfaat, sebagai.contoh hampir semua ada pengadaan Sofa. Mana lebih penting pengadaan sofa atau Bed untuk tambahan fasilitas RS atau kebutuhan lain. Saya berharap bapak, ibu memiliki jiwa dan hati bahwa RS adalah bagian dari kehidupan bapak ibu, bukan milik pemerintah,” tandas Cindy saat Rapat dengar pendapat (RDP ) Komisi IV dan 8 UPTD Dinas Kesehatan Sulut, Selasa (21/1/25).
Wurangian juga meminta Dinkes dan UPTD membangun Komunikasi, Koordinasi yang baik, dalam hal peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
” Tadi ada yang mengeluhkan toilet yang penuh, bangunan yang miring, rusak, kekurangan sarana dan prasarana, komunikasikan sehingga kami yang duduk di Banggar bisa juga berjuang,.Tentunya didukung dengan data yang jelas.,”ujarnya.
Demikian dengan persoalan BPJS yang terpending untuk pembayaran ke pihak RS, Wurangian berharap dapat dikomunikasikan sehingga dapat difasilitasi oleh Komisi IV.
” Prinsipnya Komunikasi dan Koordinasi yang baik, untuk peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Ingat Kesehatan ini adalah urusan wajib” ungkapnya.
Sejumlah pertanyaan lain juga disampaikan, Wurangian yang dikenal salah satu legislator yang Smart dan selalu sajikan data saat bertanya, guna mendapat jawaban tertulis dari Dinkes dan UPTD diantaranya terkait Benefit RS menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD ), juga realisasi PAD dibawah 90%, alasan pengurangan PAD.
” Saya minta juga dijelaskan terkait dengan Nasib THL di RS, apakah ada kebijakan atau aturan yang memungkin mereka di rekrut, atau langkah apa yang dilakukan ,” tutupnya.
