DEPROV,UpdateSulut – Sorotan menyasar kondisi Bendungan Daerah Irigasi (DI) Kosinggolan yang mengalami kerusakan berat. Sorotan tersebut datang dari Legislator DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Ir. Julius Jems Tuuk.
“85 persen pintu air kasinggolan ini rusak,” tegas Tuuk, saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama lintas Komisi II dan IV dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Sumber Daya Air (SDA) Dinas PUPR Sulut, Selasa (9/1/2024) kemarin, di ruang Serba Guna DPRD Sulut.
Dijelaskan politisi PDIP ini, ketersediaan beras di Sulut bergantung pada dua bendungan ini yaitu Bendungan Kosinggolan dan Bendungan Toraut.
“Produksi beras di dua bendungan ini turun, 48.429,6 ton per tahun. produksi beras kita turun. Kalo dulu kita bisa memproduksi 71.220 ton per tahun, hari ini kita hanya bisa produksi 22.790,4 ton per tahun. Kalo hari ini kita bisa kejar siapa mau tanggung jawab? Untuk urusan pegawai saja tidak jelas,” jelas Tuuk dihadapan dinas PUPR, Balai Sungai dan SDA.
Legislator dua periode di DPRD Sulut ini secara tegas mengatakan agar empat bendungan yang ada di Sulut harus diaktifkan.
“Republik ini kekurangan makan, sampai presiden harus lobby untuk beras. Tapi kita yang tinggal di lumbung beras menelantarkan empat bendungan besar ini,” jelasnya.
Gubernur Olly Dondokambey menurut Tuuk, telah berupaya semaksimal mungkun membangun dua bendungan besar.
“Tujuannya apa? Supaya pangan yang dimakan masyarakat sulut sebisa mungkin di produksi di sulawesi utara. Tetapi apa, dua bendungan besar kehilangan 48.429,6 ton per tahun,” beber Legislator Dapil Bolaang Mongondow Raya ini.
Dirinya pun dengan lantang menyebut bila kegagalan produksi beras di Sulut jadi tanggung jawab Balai Sungai dan Dinas PU Sulut.
Diketahui, RDP tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD Sulut, dr. Fransiscus Andi Silangen. Dan hadir pula Legislator lainnya yaitu, James Arthur Kojongian, Berty Kapojos, Amir Liputo, Rasky Mokodompit, Youngky Limen dan Arthur Kotambunan.
