MANADO,UpdateSulut — Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Sulut Meidy Tinangon mengatakan, kegiatan penyuluhan produk hukum dalam Pilkada Serentak 2024 ini dilaksanakan agar supaya semua stakeholder terkait dalam pilkada ini memahami terkait dengan produk-produk hukum yang dipergunakan.
Hal ini disampaikan Meidy Tinangon, saat membawakan sambutan pada pembukaan kegiatan penyuluhan produk hukum dalam rangka pemilihan serentak gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota di sulawesi utara tahun 2024, yqng digelar di hotel Sentra, Rabu (31/7/24) pagi.
“Termasuk juga sebagai upaya kita melakukan penyadaran hukum kepada masyarakat agar supaya meminimalisir terjadinya pelanggaran-pelanggaran,” kata Tinangon.
Dikatakan Tinangon, kita menyadari penyelenggara pemilu atau pilkada semuanya pada prinsipnya adalah proses hukum. Oleh karena itu kalau kita memahami ada 3 aspek strategis yang semuanya berhubungan dengan hukum.
Aspek pertama, kerangka hukum pemilu atau peraturan perundangan undangan yang mengatur penyelenggara pemilu.
Aspek kedua, proses penyelenggaraan pemilu, (Electoral Process), penyelenggaraan tahapan-tahapan pilkada pada intinya pelaksanaan penyelenggaraan kerangka hukum.
Aspek ketiga, peneggakan hukum pemilu, (Electoral Law Enforcement). Penegakan hukum pemilu atau pilkada ada tiga bagian yakni penyelesaian sengketa, penanganan pelanggaran.
Tinangon juga mengungkapkan, tujuan pelaksanaan penyuluhan ini adalah agar ada kesamaan presepsi di masyarakat.
“Tujuannya agar ada kesamaan persepsi serta proses difusi norma hukum, dan berharap para peserta yang hadir dapat menerus-neruskan ke komunitas ataupun lewat pemberitaan media kepada masyarakat,” ungkap Tinangon
Disisi lain, Kepala BIN Sulut Brigjen Raymond selaku narasumber mengingatkan terkait peran politik serta menjelaskan secara jelas terkait berbagai potensi kerawanan mulai dari money politics, netralitas ASN, serta DPT di daerah perbatasan antara SaPi-PiSang menjelang atau pada saat pilkada di sulawesi utara.
“Kami dari BIN berharap dalam pelaksanaan pilkada ini mampu memilih kepala daerah yang kredibel dan bermartabat sehingga mampu membangun daerah Minut serta dapat mensejahterakan masyarakat” harapnya.
Selain Kabinda Sulut, hadir juga narasumber Tomy Sumakul dan Victory Rotty.
Hadir sebagai peserta dalam kegiatan tersebut, unsur dari partai politik, PPK, Pers, dan Ormas di sulut.