DEPROV,UpdateSulut — Pansus (Panitia Khusus) LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban) Gubernur Tahun Anggaran (TA) 2024 melakukan pembahasan bersama mitra kerja SKPD. Pembahasan yang dilaksanakan di Ruang Paripurna DPRD Provinsi Sulut, digelar secara maraton dan dihadiri oleh mitra kerja mulai dari Komisi I hingga IV yang digilir setiap hari selama pembahasan.
Dihari Selasa (15/04/2025), pansus menguliti mitra kerja SKPD komisi II Bidang Perekonomian, seperti Dinas Pertanian, Badan Keuangan dan Aset daerah, Bank Sulut Gorontalo (BSG), serta SKPD lainnya yang masuk pada mitra kerja komisi II.
Pembahasan yang dipimpin langsung oleh ketua pansus, Amir Liputo didampingi Wakil Ketua Inggried Sondakh dan Sekretaris Nick A. Lomban yang tujuannya untuk melihat sejauh mana pertanggungjawaban setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait kinerja yang terealisasi maupun tidak terealisasi, sehingga dijadikan sebuah rekomendasi.
Begitupun dengan apa yang dipertanyakan oleh Wakil Ketua Pansus, Inggrid Sondakh kepada Dinas Ketahanan Pangan Daerah, terkait persoalan pangan yang dihadapi di tahun 2024. Menjawab pertanyaan tersebut, Frangky Tintingon mengatakan Sulut daerah rawan gempa dan ada beberapa daerah yang rentan rawan pangan. Otomotif perlu dipersiapkan cadangan pangan, bukan cuman satu komoditi, melainkan II komoditi.
“Kedua, terkait stabilisasi pasokan harga pangan. Kami telah mengusulkan kepada Bapak Sekprov (Sekretaris Provinsi) Sulut dan meminta dukungan dari Bapak-Ibu dalam rangka stabilisasi pasokan harga pangan untuk menahan inflasi, dari Dinas pangan sendiri ada beberapa kegiatan yang dilakukan, yaitu gerakan pangan murah. Untuk tahun 2024, gerakan pangan murah ini mendapatkan dana dari DIS (dana insentif fiskal) yang saat itu sedikit terhambat, sehingga direalisasi juga tidak 100 %, mengingat saat itu ada edaran dari Menteri dalam negeri (Kemendagri) untuk menunda, dikarenakan ada Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah),” ungkapnya.
Tapi, kata Kadis Franky, Dinas Ketahanan Pangan tetap melaksanakan kegiatan tersebut dengan waktu yang mepet, kemudian dimaksimalkan. “Dan itu kami usulkan di anggaran induk, sehingga kami bisa mengadakan intervensi. Contoh baru-baru ini, terjadi kenaikan harga cabe, tepatnya hari raya idul fitri maupun natal. Melihat hal ini, langsung melakukan intervensi melalui bantuan fasilitasi distribusi pangan dengan mengambil cabe dari Makasar, mengingat harga saat itu hampir Rp. 200.000.” jelas Tintingon.
Lanjut dia, bahwa pihaknya menyubdisi angkutan pesawat melalui anggaran Badan Pangan dan menggunakan distributor untuk dijual dengan harga yang sama dengan daerah asal. “Bahkan tahun kemarin kami menjual cabe itu hanya seharga Rp. 65.000, sehingga ini sangat berdampak dan berpengaruh, hal ini dilakukan untuk menekan adanya pengepul yang menaikan harga.” kata Dia
“Untuk itu, kami mengusulkan dan meminta adanya kendaraan keliling. Selama ini, kami menyediakan tenda yang bekerja sama dengan Bank Indonesia, ke depannya kalau sudah punya kendaraan keliling, itu tinggal parkir buka dan langsung dijual kemasyarakatan dengan 10 komoditi, seperti beras, rica, bawah merah, bawang putih, gula, minyak, daging ayam, telur, dan masih banyak, ini sangat membantu,” terangnya.
Saat melanjutkan penjelasannya, Inggrid kembali bertanya, kalau misalnya kendaraan keliling ini, apakah membawah dampak yang signifikan karena kalau seperti itu, berarti harus direkomendasikan.
Tak menunggu lama, secara tegas Frangky menjawab, sangat berdampak karena mobile. “Kemudian kita memiliki kios pangan yang statis di daerah Pomorow yang menjual bahan pangan pokok, tapi kalau kendaraan mobile lebih baik, dikala ada isu kenaikan harga.” ucapnya lagi.
“Kami ingin menyampaikan dengan dukungan APBN di Dinas Ketahanan Pangan terdapat petugas numerator untuk produsen dan konsumen yang tersebar di 15 Kabupaten/Kota,” ucapnya. Ia menambahkan berdasarkan dari petugas numerator ini, mereka sudah sejak pukul 07.00 wita di pasar-pasar tradisional untuk memberikan intervensi.
Sedangkan Louis Carl Schramm, pada saat pendalaman materi LKPJ bersama Bank Sulut Gorontalo (BSG) mempertanyakan terkait isu operasional makan minum (MAMI) di Jakarta yang nilainya sangat fantastis, Ruang Paripurna.
“Tolong dijelaskan terkait MAMI di Jakarta sehingga bisa mencapai nilai yang sangat besar,” tanya Louis kepada jajaran Direksi BSG yang ikut hadir.
Direktur Utama BSG, Revino M Pepah menanggapinya dengan mengatakan isu MAMI itu tidak seperti itu. Ini menyangkut tata kelola, jadi tata kelola itu yang harus diperbaiki. Misalnya dari Pemerintah Gorontalo, atau nasabah bertugas ke Jakarta. Itu akan dilayani oleh Cabang BSG di Jakarta.
“Misalnya seperti sewa kendaraan. Siapa yang nyewa, merek apa yang akan digunakan, sebetulnya itu dibebankan ke cabang yang bersangkutan. Di Jakarta itu, hanya melakukan penanganan (handle) dan itu akan dikembalikan ke cabang bersangkutan,” jelasnya.
Menurutnya, seolah – olah dia ada dana 45 miliar, padahal itu akan dikreditnotakan ke cabang masing-masing. “Jadi, persoalan MAMI tidak seperti itu.” tegasnya.
“Kami harus akui ada tata kelola yang perlu diperbaiki. Sebelumnya menimbulkan permasalahan, saat diaudit tata kelolanya belum terpenuhi dengan baik, sehingga tugas kami memperbaiki tata kelola yang ada. Sama halnya audit BPK (Badan Pemeriksa keuangan) di Pemprov (Pemerintahan Provinsi). Saat melakukan pelayanan kepada nasabah atau kepada tamu, ternyata ada hal yang tidak komplit dan sebagainya. Dan bagi kami, tata kelolanya yang perlu diperbaiki,” tuturnya.
Setelah mendengar penjelasan dari Dirut utama BSG itu, langsung ditanggapi oleh Ketua Fraksi Gerindra Sulut. “Saya setuju dengan apa yang Bapak Jelaskan, tapi angkanya 14 Miliar sekian, itu sangat menakjubkan. Itu yang beredar sekarang ini.” ungkapnya
“Untuk itu, saya meminta ke depan terkait efesiensi yang ada, sebaiknya dilakukan tata kelola yang lebih baik dan transparan,” ujar Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Sulut itu. Secara bersamaan pun dijawab Dirut Revino. “Setuju, ini yang akan menjadi pekerjaan rumah kami, yaitu untuk melakukan tata kelola dengan lebih baik ke depannya,” tandasnya.
Tak hanya itu, Badan Keuangan dan Aset daerah juga dimintai penjelasan terkait dana hibah pemprov sulut yang diberikan yang belakangan diketahui menjadi persoalan di ranah hukum. (advedprdsulut)
