DEPROV,UpdateSulut — Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dibawah kepemimpinan Gubernur Yulius Selvanus dan Wagub Victor Mailangkay mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia.
Hal itu disampaikan Kepala Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara RI, Akhmad Anang Hernady, S.H., C.L.A.,CFRA, CSFA,certda, Cila dalam sambutannya saat rapat paripurna DPRD Sulut dalam rangka penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Sulut tahun anggaran 2025 sekaligus penyerahan ikhtisar hasil pemeriksaan daerah (IHPD) tahun 2025, Selasa (02/06/2026) pagi.
Capaian ini diapresiasi oleh Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Sulawesi Utara (Sulut) Cindy Wurangian.
Menurut Cindy Wurangian, capaian tersebut menjadi bukti konsistensi Pemprov Sulut dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah dari tahun ke tahun.
“Prestasi ini menunjukkan komitmen yang kuat dalam menjaga tata kelola keuangan daerah yang baik, transparan dan akuntabel. Raihan opini WTP ke-12 kali berturut-turut tentu merupakan pencapaian yang patut diapresiasi,” ujar Cindy.
Ia menilai, opini WTP bukan hanya sekedar penghargaan administratif, tetapi juga menjadi indikator penting bahwa pengelolaan anggaran daerah telah berjalan sesuai prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
Meski demikian, Srikandi Partai Golkar ini mengingatkan bahwa capaian tersebut harus menjadi motivasi untuk terus melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja pemerintahan, khususnya dalam pemanfaatan anggaran daerah agar semakin berdampak langsung kepada masyarakat.
“Kami berharap capaian ini menjadi dorongan untuk terus meningkatkan kualitas belanja daerah, memperkuat pelayanan publik, serta memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat Sulut,” katanya.
Legislator Dapil Minut-Bitung itu juga menegaskan dukungan DPRD Sulut, khususnya Fraksi Partai Golkar, terhadap upaya pemerintah daerah dalam mempertahankan tata kelola keuangan yang sehat sekaligus mengoptimalkan program-program pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat.
Dengan raihan opini WTP yang ke-12 secara beruntun, Pemprov Sulut kembali menegaskan komitmennya dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan dan bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan daerah.
