DEPROV,UpdateSulut — Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam aliansi mahasiswa Sulawesi Utara (Sulut), Selasa (05/05/2026) sore hingga malam tadi menggelar aksi massa di depan Gedung Cengkeh DPRD Sulut.
Dalam aksi tersebut, Aliansi Mahasiswa Sulut melayangkan kritik terhadap sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak pada kepentingan rakyat serta menyoroti berbagai persoalan di sektor pendidikan dan kehidupan kampus.
Bertema Hardiknas 2026: Dari MBG Hingga Represi: Negara Makin Menjauh dari Rakyat! Mereka menyampaikan 6 tuntutan inti yakni:
1. Mendesak negara untuk menghapus program MBG serta menuntut pertanggungjawaban hukum seluruh pihak penyelenggara secara transparan dan adil
2. Mendesak penghentian seluruh aktivitas Koperasi Merah Putih serta penegakan hukum atas pelanggaran, terutama yang merugikan masyarakat dan berdiri di atas lahan sengketa
3. Mendesak negara memberikan kejelasan status dan jaminan kesejahteraan bagi seluruh pendidik, termasuk guru honorer
4. Mengecam segala bentuk represi terhadap mahasiswa dan dosen, serta mendesak pencabutan kebijakan skorsing dan jaminan kebebasan berekspresi
5. Menolak segala bentuk militerisasi kampus dan mendesak penghentian intervensi aparat dalam kehidupan akademik
6. Mendesak kampus menindak tegas pelaku kekerasan seksual, menjamin perlindungan korban, serta membangun sistem penanganan yang transparan dan berpihak pada korban
Adapun para massa aksi diterima Anggota DPRD Sulut Piere Makisanti, Raski Mokodompit dan Hillary Tuwo.
Dalam kesempatan tersebut, Raski Mokodompit mengatakan, sebagaimana hasil tuntutan yang disampaikan, DPRD Sulut secara kelembagaan menerima hal tersebut.
“Namun, dari tuntutan yang ada sebagian besar menjadi kewenangan pemerintah pusat. Adapun beberapa poin yang menjadi kewenangan daerah, akan disampaikan kepada pimpinan DPRD yang nantinya akan menugaskan AKD terkait untuk melakukan RDP sesuai kewenangan dari tuntutan mahasiswa,” ujar Raski.
