MINAHASA,UpdateSulut — Warga Desa Kalasey mengusulkan agar ada pembangunan infrastruktur berupa pemasangan paving di lorong-lorong maupun akses masuk ke permukiman warga yang dinilai masih membutuhkan perhatian pemerintah.
Usulan tersebut disampaikan warga saat Ketua Komisi II DPRD Sulut Inggried J.N.N. Sondakh melaksanakan Masa Reses II Tahun 2026 di salah satu objek wisata di daerah pemilihanya yakni Minahasa. Sabtu (1/8/2026).
“Salah satu usulan yang paling banyak disampaikan adalah pembangunan infrastruktur berupa pemasangan paving di lorong-lorong maupun akses masuk ke permukiman warga yang dinilai masih membutuhkan perhatian pemerintah,” terang Inggried saat ditemui oleh wartawan usai pelalsanaan reses.
Reses yang dirangkaikan dengan ibadah Wanita Kaum Ibu (WKI) GMIM Eklesia Kalasey tersebut para warga juga meminta penambahan lampu penerangan jalan di sejumlah titik. Menurut masyarakat, masih banyak ruas jalan yang minim penerangan sehingga dikhawatirkan dapat mengganggu aktivitas warga sekaligus berpotensi menimbulkan risiko keamanan.
Sebagai wilayah pesisir, masyarakat Kalasey juga mengusulkan adanya bantuan alat tangkap bagi nelayan. Bantuan tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas nelayan yang menggantungkan mata pencaharian dari hasil melaut.
Pada kesempatan itu, Hukum Tua Desa Kalasey Satu, Lely Tonggari, turut menyampaikan persoalan yang menjadi perhatian pemerintah desa, yakni semakin banyaknya Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang berkeliaran di wilayah Minahasa, khususnya di kawasan Kalasey.
Menurutnya, pemerintah desa telah berupaya berkoordinasi dengan rumah sakit jiwa. Namun, proses penanganan ODGJ harus melalui dinas terkait, dalam hal ini Dinas Sosial.
“Kami berharap Dinas Sosial dapat lebih serius menangani persoalan ini karena pemerintah desa memiliki keterbatasan kewenangan. Prosedurnya memang harus melalui dinas terkait,” ungkap Tonggari.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Inggried Sondakh menyatakan seluruh masukan masyarakat akan menjadi catatan penting dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan penganggaran DPRD Sulut.
Ia menegaskan, hasil reses akan diperjuangkan agar dapat menjadi perhatian pemerintah provinsi maupun instansi terkait sesuai kewenangannya.
“Banyak aspirasi yang masuk dalam reses kali ini, dan semua akan saya rangkum dalam satu hasil laporan reses. Serta aspirasi yang masuk akan dirangkum dalam laporan hasil reses nantinya. Semoga apa yang menjadi aspirasi warga bisa mendapat perhatian dari pemerintah,” tandasnya.
