MINUT,UpdateSulut — Komitmen Pemrintah Kabupaten Minahasa Utara (Minut) dibawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati, Joune Ganda-Kevin Lotulung untuk terus berinovasi serta mendorong implementasi digitalisasi dalam sistem pembayaran menunjukkan kemajuan yang sangat signifikan.
Hal ini dibuktikan dimana Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) Kabupaten Minut semester satu tahun 2023 berada di posisi teratas se Provinsi Sulawesi Utara (Sulut).
“Saat ini indeks ETPD sudah berada pada tahap digital dan mengalami kenaikan yang membanggakan dari peringkat dua di tahun 2022 naik menjadi peringkat pertama di semester satu tahun 2023.”ungkap Bupati Minut Joune Ganda kepada wartawan, Selasa(01/08/2023).
Dia menjelaskan, data dan angka tersebut didapatkan berdasarkan penilaian satuan tugas percepatan dan perluasan digitalisasi daerah (satgas P2DD) Pusat yang diketuai oleh Kemenko Perekonomian RI dan Bank Indonesia.
Lanjutnya, berdasarkan memorandum dari Bank Indonesia no 25/349/DPSP/M.01/B perihal Perkembangan Elektronifikasi ETPD Semester Satu Tahun 2023 disebutkan kalau IETPD Kabupaten Minahasa Utara berada di posisi teratas dengan nilai 96,5%.
“Salah satu indikator atau pemicu hingga mencapai angkat tertinggi di Sulut, adanya inovasi pengelolaan pajak secara digital” sambung Bupati Joune Ganda yang juga selaku ketua Tim TP2DD Kabupaten Minut.
Untuk itu, lanjut Bupati yang memiliki latar belakang pengusaha sukses ini, meski Minut telah berada pada posisi teratas se-Sulut untuk periode semester 1 tahun 2023 ini, dia berharap dan optimis pada semester 2 ini capaian ini dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan.
“Jika seluruh OPD bekerja keras dan bekerja sama melaksanakan inovasi dan memaksimalkan kinerja, maka saya optimis pada semester 2 tahun 2023 ini Minut akan tetap berada pada posisi teratas dalam capaian Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah.” tukas Bupati Joune Ganda sembari mengucapkan terima kasih atas tingginya kesadaran masyarakat yang sudah berperan aktif dalam melakukan pembayaran pajak melalui kanal- kanal pembayaran digital yang telah disediakan oleh pemerintah.
Ia pun berharap kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, lewat kanal digital akan semakin meningkat, sehingga Kabupaten Minahasa Utara bisa menjadi contoh bagi daerah lain dalam melakukan pengelolaan dan pembayaran pajak daerah. (NM)
