MANADO,UpdateSulut — Proyek pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di 46 titik yang tersebar di wilayah Sulawesi Utara (Sulut) dinilai harus dibatalkan. Pasalnya, proyek yang berbandrol sekira 20 miliar pertitik ini akan dikerjakan oleh kontraktor dari luar dan tidak menggunakan kontraktor yang notabenenya dari dalam daerah.
Hal ini ditegaskan Ketua Tim Khusus Percepatan Proyek Startegis Nasional (PSN) dan Ketua HNSI Bolaang Mongondow Ir. Julius Jems Tuuk kepada sejumlah wartawan, Senin (5/10/23) siang.
Tuntutan pembatalan proyek akibat penggunaan kontraktor luar daerah memang sedang memicu perdebatan di beberapa wilayah Indonesia, termasuk di wilayah Sulut salah satunya.
“Mereka sudah membagi kampung nelayan ini, tetapi bukan putra daerah melainkan perusahaan dari luar daerah, atas dasar itu kita minta penujukan terhadap pengerjaan proyek kampung nelayan di Sulut dibatalkan karena tidak melibatkan kontraktor putra daerah,” tegas Jems Tuuk.
Jems Tuuk juga menduga pengerjaan proyek tersebut segaja dimainkan oleh oknum nakal yang ada di Kementerian KKP.
“Jadi kalau menurut saya proyek ini dimainkan oleh pejabat nakal di PKP di kampung halaman presiden prabowo
Batalkan itu, dan tunjuk kontraktor lokal untuk mengerjakan proyek tersebut. ini saya minta dibatalkan dan dibiarkan untuk pengerjaannya ditahun depan saja” kata Tuuk.
Tuuk juga menyampaikan bahwa dirinya menerima informasi mengenai dugaan adanya pemberian sebesar 15 persen yang berkaitan dengan proyek tersebut.
“Saya dengar, saya menduga, entah benar atau tidak, ada saweran 15 persen kepada pejabat-pejabat di PKP yang mengatur ini dan tidak diketahui oleh Menteri,” katanya.
Ia menegaskan informasi tersebut masih berupa dugaan dan meminta aparat penegak hukum memberikan perhatian terhadap proses pelaksanaan proyek Kampung Nelayan di Sulut.
“Saya juga minta tolong atensi Kapolda dan Kejati untuk memantau terkait proyek strategis nasional kebijakan Presiden di Sulawesi Utara,” tegasnya.
Tuuk menilai proyek Kampung Nelayan merupakan program strategis yang seharusnya memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat daerah. Karena itu, ia meminta proses pelaksanaan maupun penunjukan kontraktor dilakukan secara transparan dan tidak merugikan pelaku usaha lokal.
