DEPROV,UpdateSulut — Apresiasi yang tinggi diberikan kepada Gubernur Sulut Yulius Selvanus oleh Ketua Panitia Khusus (Pansus) Laporan
Keterangan Pertanggunggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sulut tahun anggaran 2025, Raski A. Mokodompit.
Apresiasi tersebut diberikan karena dibawah kepemimpinan YSK-Victory pemprov berhasil memangkas anggaran perjalanan dinas hingga miliaran rupiah,
Kata legislator Partai Golkar ini, penghematan anggaran yang mencapai angka Rp.1,9 miliar sejalan dengan arahan pemerintah pusat (Mendagri) yang memang menekankan efisiensi anggaran perjalanan dinas kepala daerah agar dana publik lebih fokus pada program prioritas.
“Apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Gubernur Sulut Yulius Stevanus yang berhasil menghemat anggaran. Penghematan ini dilakukan dengan cara tidak membawa ajudan atau pendamping saat melakukan perjalanan dinas, termasuk setiap kali kunjungan ke Jakarta,” ujarnya.
Lebih lanjut dijelaskan Raski, apa yang dilakukan Gubernur Sulut harus menjadi contoh kepala daerah lain.
“Terutama kepala daerah kabupaten/kota yang ada di Sulut. Bahkan, hal ini harus dijadikan contoh bagi kepala SKPD di lingkup Pemprov Sulut,” tutur personel Komisi I ini.
Diketahui, dalam rapat pansus LKPJ Gubernur Sulut tahun 2025 yang tengah dibahas di DPRD Sulut, Kepala Biro Administrasi Pimpinan (Adpim) Setdaprov Sulut Christian Iroth membeberkan bahwa penghematan ini bersumber dari kebijakan personal Gubernur yang memilih untuk membatasi pengawalan protokoler saat bertugas ke luar daerah
”Sejak dilantik 20 Februari 2025, beliau sangat ketat soal efisiensi. Selama tahun 2025, Pak Gubernur tidak pernah menggunakan anggaran perjalanan dinas untuk pendamping ataupun ajudan. Tiap kali ke Jakarta, beliau pergi sendiri,” ungkap Christian.
Menurut Christian, Gubernur Yulius berpandangan bahwa fasilitas negara harus digunakan seefektif mungkin dengan mengoptimalkan peran Badan Penghubung di Jakarta untuk memfasilitasi setiap kegiatan kedinasan.
Langkah strategis ini diambil ketimbang memboyong personel dari Manado yang dinilai hanya akan menambah beban anggaran, sehingga efisiensi birokrasi dapat terwujud secara maksimal tanpa mengurangi kualitas kinerja di pusat.
”Beliau berpikir posisi sekarang sedang fokus efisiensi. Sampai saat ini, seingat saya belum pernah ada penggunaan anggaran perjalanan dinas Gubernur yang menyertakan pendamping,” tambahnya.
