DEPROV,UpdateSulut — Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut), Royke Anter, SE.ME angkat bicara terkait aksi demonstrasi gabungan mahasiswa yang berakhir ricuh di kantor DPRD Sulut pada Rabu (17/6/2026).
Saat dimintai tanggapan oleh sejumlah awak media, Royke mengaku sangat sedih dan menyayangkan tindakan anarkis massa yang berujung pada perusakan fasilitas kantor. Padahal, menurutnya, pihak DPRD sejak awal sudah berniat menyambut dan mendengarkan aspirasi para demonstran secara baik-baik.
Saat aksi berlangsung, Royke sebenarnya telah bersiap menerima massa bersama anggota DPRD lainnya, yakni Hillary Tuwo dan Jeane Laluyan, serta Sekretaris DPRD Niklas Silangen, namun mahasiswa enggan mendengarkan dan memaksa untuk masuk.
”Pada prinsipnya kami ingin menerima adik-adik mahasiswa dan mendengarkan apa yang menjadi tuntutan atau penyampaian kepada lembaga DPRD. Namun sangat disayangkan, saya sangat sedih ketika penyampaian ini harus dilakukan secara tidak tertib,” ujar Legislator Partai Demokrat Royke Anter.
Menanggapi kemarahan mahasiswa yang dilarang masuk ke dalam gedunghingga berujung pada aksi saling dorong dan perusakan pagar Royke membeberkan adanya evaluasi dari aksi-aksi sebelumnya.
Berdasarkan koordinasi dengan pihak keamanan, pertemuan disepakati untuk dilakukan di halaman depan pintu gedung, bukan di dalam ruangan. Hal ini dilakukan demi menjaga kondusivitas.
Pernah terjadi aksi tidak tertib ketika massa diizinkan masuk ke dalam gedung pada demonstrasi beberapa bulan atau tahun lalu.
Berangkat dari evaluasi tersebut, DPRD dan aparat keamanan menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk menerima massa di halaman depan pintu gedung.
“Memang keinginan mereka diterima di dalam kantor DPRD. Tapi karena SOP, kami berkoordinasi dengan pihak keamanan agar mereka diterima saja di halaman, di depan pintu. Berangkat dari pengalaman itu, kami tidak menerima di dalam ruangan,” jelas Anter.
Sebagai representasi kaum intelektual dan calon penerus bangsa, Royke berharap ke depan para mahasiswa bisa lebih bijak dalam menyampaikan pendapat di muka umum tanpa harus merusak fasilitas publik atau memicu kericuhan.
Ia menegaskan, DPRD Sulut tidak pernah menutup pintu bagi aspirasi rakyat, asalkan disampaikan secara administratif dan tertib melalui perwakilan resmi.
”Kalau ada aspirasi, menyurat saja ke lembaga DPRD. Perwakilan dari adik-adik mahasiswa akan diterima secara baik di dalam kantor DPRD. Apa yang menjadi tuntutan, kalau memang menjadi kewenangan kami anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara, kami pasti akan tindak lanjuti. Sedangkan apa yang menjadi kewenangan pusat, tentu kami akan teruskan ke pemerintah pusat,” pungkas Royke.
