Pleno KPU Masih Berlangsung, Baiknya Masyarakat Menunggu Perhitungan Secara Berjenjang

Ketua DPP Partai Nasdem Felly Estelita Runtuwene saat diwawancarai oleh wartawan usai menghadiri pelantikan pengurus kecamatan Partai Nasdem dan Rakorcab, di Gedung Sinar Bahari, Kota Bitung, Selasa (19/7/22) siang.
Ketua DPP Partai Nasdem Felly Estelita Runtuwene saat diwawancarai oleh wartawan usai menghadiri pelantikan pengurus kecamatan Partai Nasdem dan Rakorcab, di Gedung Sinar Bahari, Kota Bitung, Selasa (19/7/22) siang.

MANADO,UpdateSulut — Menanggapi simpang siurnya data yang menunjukan siapa saja anggota dewan yang lolos khususnya DPR RI Dapil Sulut Ketua DPP Partai NasDem Felly Estelita Runtuwene angkat bicara.

Menurutnya klaim sejumlah pihak banyak yang hanya memakai data Sistem Rekapitulasi Informasi (Sirekap) Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang saat ini ramai diperbincangkan di media sosial. Di mana, data Sirekap dianggap tidak akurat.

Felly mengatakan, jika dalam menentukan hasil siapa yang terpilih baik DPR RI, DPRD Provinsi maupun Kabupaten dan Kota berdasarkan data C1 hasil pleno tingkatan mulai dari tempat pemungutan suara (TPS) hingga KPU Provinsi, sementara aplikasi Sirekap ini hanyalah alat bantu semata.

“Kami juga melihat ada beberapa pihak yang mulai memprediksi nama-nama lolos berdasarkan Sirekap. Namun kita semua harus sabar untuk menantikan perhitungan resmi hingga di tingkat KPU Provinsi berdasarkan data C1,” kata Felly, Kamis (22/2/2024).

Sampai saat ini, Ketua Komisi IX DPR RI itu menegaskan, Partai NasDem masih mengumpulkan hasil C1 dari 15 Kabupaten dan Kota di Sulut.

“Kami sangat berharap masyarakat sabar dan menunggu hingga final. Sebagai contoh data yang dikumpulan di Pusat Data NasDem berbeda dengan Sirekap, ini bisa membingungkan masyarakat. Jadi tunggu saja hingga rekap manual dari KPU final,” kata Runtuwene.

Diketahui, data yang diunggah ke Sirekap dinilai tidak akurat dan justru menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Sirekap ini juga banyak dikeluhkan oleh kontestan pemilu baik calon DPD, DPR RI hingga di tingkat Provinsi karena berbeda dengan data CI yang dimiliki.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *