DEPROV,UpdateSulut — Personil Badan Anggaran (DRPD) Provinsi Sulut Ir Julius Jems Tuuk mengkritisi terkait pemotongan gaji dan tunjangan ASN/THL sebesar 20 persen oleh pemerintah provinsi.
Menurut legislator PDIP ini, pemotongan gaji dan tunjangan ASN/THL tersebut sangat membebani kehidupan.
“Mereka miliki kekuarga, jika dipotong kasihan mereka,” kata Tuuk saat memberikan catatan kaki pada rapat Badan Anggaran (Banggar) dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) terkait tanggapan/penjelasan atas hasil evaluasi Menteri Dalam Negeri terhadap ranperda dan ranpergub Sulut terkait APBD Perubahan 2022.
“Mengapa keputusan ini diambil dengan mengorbankan nilai hidup rekan kerja kita.
Kenapa kita tidak melakukan terobosan yang lebih radikal lagi. Jika kita semua bersepakat makan dan minum aja dihentikan. Jadi semua makan dan minum yang ada di lembaga ini, pemprov tidak ada lagi makan dan minum kita berhemat, karena mengambil hak para pegawai kita , tapi urusan pesta pora kita tetap pertahankan. Bagi saya ini tidak logic,” tegasnya.
Untuk itu, dirinya mengusulkan kepada tim TAPD untuk memotong anggaran makan dan minum.
“Saya mengusulkan pak Sekprov, kebijakan kebijakan dengan memotong pendapatan dari ASN/THL itu dibatalkan. Ini tidak logis, harusnya anggaran makan dan minum di potong,” tegasnya.
