DEPROV,UpdateSulut — Personil Banggar Henry Walukow mendesak agar APBD 2023 bisa pro rakyat.
Hal ini disampaikan Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Sulut saat Badan Anggaran (Banggar) menggelar rapat pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Sulut terkait Rancangan APBD tahun anggaran 2023. Senin (07/11/22)
“Berharap pembahasan ini bisa menghasilkan, dan APBD ini bisa pro rakyat,”terang Walukow.
Sekretaris Komisi I DPRD Sulut dan juga ketua Fraksi Partai Demokrat ini terus mempertanyakan pos-pos bantuan kepada masyarakat.
“Saya atas nama Fraksi Partai Demokrat mempertanyakan berapa persen pos anggaran untuk masyarakat. Jangan hanya bahas anggaran untuk dapur perangkat daerah. Jadi pertanyaan besar, apakah APBD ini pro rakyat atau tidak,”tegas Walukow.
“Saya kwatir jangan sampai alokasi anggaran bantuan ini dipangkas, saya butuh kejelasan. Mohon maaf Pak Ketua, sangat ironis jika ada masyarakat yang tanya soal pos bantuan lalu kami tidak tahu, saya mohon ini di jawab segera,” tambanya.
Terkait hal ini, ketua TAPD Praseno Hadi yang juga Sekprov Sulut menyampaikan bahwa ada 300 pokok-pokok pikiran yang sudah masuk dalam APBD.
“Untuk program kegiatan, ada di SKPD masing-masing. Sekitar 300 pokir yang sudah masuk APBD,”ujarnya.
Wakil ketua DPRD, Victor Mailangkay mendukung apa yang disampaikan Hendry Walukow.
“Itu penjelasan secara umum, tapi pos-pos bantuan dan program apa saja di setiap SKPD. tidak harus fisik, kirim aja lewat PDF. Itu yang kami minta agar dapat di jelaskan,”kata Mailangkay
