DEPROV,UpdateSulut — Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulawesi Utara menghadirkan jajaran direksi dan komisaris PT Bank SulutGo (BSG) dalam rapat pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027, Rabu (5/8/2026).
Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Sulut, dr. Fransiscus Andi Silangen, SpB.KBD, tersebut berfokus pada evaluasi kinerja keuangan bank daerah, skema Kelompok Usaha Bank (KUB), serta rencana Penyertaan Modal Daerah (DPM) senilai Rp30 miliar dari APBD.
Dari jajaran BSG, hadir Komisaris Utama Vicky Lumentut, jajaran komisaris dan direktur seperti Jacklin Koloay dan Djafar Alkatiri, Direktur Utama BSG Revino Pepah, Direktur Pemasaran Luisa Parengkuan, serta Direktur Operasional Joubert Dondokambey.
Dalam pemaparannya, Direktur Utama BSG Revino Pepah menjelaskan posisi modal inti perseroan yang tercatat sebesar Rp1,648 triliun pada pertengahan Juni 2026, mengalami penurunan dibanding akhir tahun 2025 yang sempat menyentuh kisaran Rp1,8 triliun.
“Penurunan modal inti terjadi karena pada Maret 2026 lalu kami membagikan dividen kepada seluruh pemerintah daerah di Sulut, Gorontalo, Pemprov Sulut, PT Mega Corpora, serta koperasi karyawan. Selain itu, porsi laba tahun berjalan hingga Juni 2026 belum terakumulasi penuh,” ujar Revino.
Ia menegaskan, pemenuhan modal inti menjadi poin krusial mengingat regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mewajibkan bank umum memiliki modal inti minimum Rp3 triliun. Lantaran modal inti BSG saat ini masih sekitar Rp1,8 triliun dan kurang sekitar Rp1,2 triliun, BSG mengambil kebijakan untuk bergabung dalam skema KUB bersama PT Mega Corpora sebagai pemegang saham pengendali mendampingi Pemprov Sulut.
Revino juga memaparkan total aset BSG per Juni 2026 sebesar Rp22,1 triliun dengan penyaluran kredit mencapai Rp16,5 triliun. Laba bruto perseroan terus mencatatkan tren positif dari Rp231 miliar (2022), Rp333,5 miliar (2023), Rp300 miliar (2024), Rp380,5 miliar (2025), hingga mencapai Rp215 miliar per pertengahan tahun 2026.
Namun, manajemen mengingatkan pentingnya penambahan setoran modal dari Pemprov Sulut pada APBD 2027. Tanpa suntikan dana, porsi saham Pemprov Sulut berpotensi terdilusi dari 38 persen menjadi 36 persen yang berujung pada penurunan porsi penerimaan dividen.
Selain itu, Revino mengungkapkan tantangan di Gorontalo akibat pengalihan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Pemkot Gorontalo yang memicu perlambatan pelunasan kredit ASN hingga menyumbang angka Non-Performing Loan (NPL) sekitar Rp100 miliar.
Menanggapi penjelasan Direktur Utama BSG, Anggota Banggar DPRD Sulut yang juga ketua Fraksi Partai Golkar (FPG), Priscilla Cindy Wurangian, MBA, menyampaikan apresiasi atas peningkatan kinerja BSG dari tahun ke tahun yang tidak lepas dari kerja keras jajaran direksi dan komisaris. Kendati demikian, Priscilla memberikan deretan catatan kritis dan ketat terkait rencana penyertaan modal Rp30 miliar tersebut.
Priscilla menegaskan bahwa Penyertaan Modal Daerah (DPM) bukanlah dana bantuan atau hibah, melainkan investasi daerah yang bersumber dari APBD sehingga DPRD turut menanggung risiko atas keputusan politik dan hukum tersebut.
“Ini keputusan politik yang memiliki konsekuensi hukum. Karena itu, kami harus memastikan semua persyaratan substantif, kelayakan bisnis, pelayanan, proyeksi dividen, hingga history dividen terpenuhi sebelum memutuskan penambahan modal, termasuk analisis risiko dan legal opinion agar terhindar dari masalah hukum,” tegas Priscilla.
Ia merinci 10 poin utama dan pertanyan yang menjadi perhatian FPG diantaranya,
Memastikan seluruh dokumen kelayakan, proyeksi dividen, dan <span;>legal opinion lengkap demi kehati-hatian. Meminta kepastian bahwa proses pemeriksaan, audit, atau evaluasi tata kelola yang sedang berlangsung oleh instansi berwenang telah selesai dan memiliki kejelasan sebelum persetujuan modal diberikan.
Mengingat ruang fiskal APBD terbatas, kewajiban pokok utang daerah masih besar, dan belanja modal relatif kecil, anggaran Rp30 miliar dinilai perlu dipertimbangkan untuk diprioritaskan pada perbaikan jalan, pendidikan, serta penguatan ekonomi masyarakat.
Sekretaris Komisi IV Bidang Kesra Cindy Wurangian Mempertanyakan apakah langkah efisiensi biaya, optimalisasi aset, peningkatan profitabilitas, atau pemanfaatan laba ditahan dan cadangan sudah ditempuh secara maksimal sebelum memutuskan suntikan APBD.
” Jika mayoritas fraksi menyetujui, harus ada target wajib yang dicapai BSG, seperti kenaikan laba dan dividen, perbaikan NPL, serta peningkatan Capital Adequacy Ratio (CAR),” tegasnya
Cindy juga memunta agar ada perubahan cara pandang bahwa DPM adalah investasi komersial, bukan bantuan hibah. Pengawasan investasi harus melihat lebih dalam ke internal perseroan agar dapat dipertanggungjawabkan. FPG meminta penyertaan modal baru diberikan setelah seluruh aspek tata kelola good corporate governance< dan kajian komprehensif diserahkan. Harus ada pemetaan jelas mengenai tingkat kesehatan bank dan proyeksi risiko ke depan.
Cindy meminta penjelasan manajemen terkait kebijakan remunerasi, rasio gaji, dan penerapan prinsip fairness (keadilan) guna mengklarifikasi isu ketimpangan fasilitas pegawai.
Di akhir tanggapannya, Priscilla juga mempertanyakan konsistensi kondisi keuangan BSG. “Di satu sisi disampaikan permodalan BSG kuat dan memadai, lantas mengapa masih harus disuntik lagi? Kami juga meminta penjelasan detail mengenai penyebab penurunan modal inti dari Rp1,8 triliun menjadi Rp1,648 triliun,” tambahnya.
Menanggapi rentetan pertanyaan dan catatan Banggar DPRD Sulut, Dirut BSG Revino Pepah menyanggupi untuk memberikan gambaran, perincian kondisi keuangan, serta rencana strategis perseroan secara tertulis.
