DEPROV,UpdateSulut — Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulawesi Utara sekaligus Ketua Fraksi Partai Golkar, Priscilla Cindy Wurangian, MBA mempertanyakan kesiapan pemerintah daerah dalam mengantisipasi ancaman dampak fenomena El Nino dan potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dalam Pembahasan KUA-PPAS APBD Perubahan 2026 bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Priscilla menyampaikan apresiasinya kepada Sekaris Daerah Provinsi (Sekprov) terlebih Ketua TAPD, Tahlis Gallang dan Tim TAPD yang dinilai berhasil menjaga keseimbangan program kerja di tiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) demi mencapai target.
Namun, ia mengingatkan agar penyusunan APBD Perubahan 2026 tetap responsif terhadap kondisi terkini di lapangan.
“Dalam semangat yang sama, ada beberapa catatan. APBD Perubahan 2026 perlu melihat kondisi yang sedang terjadi saat ini. Wilayah kita mulai masuk El Nino dan daerah lain sudah terjadi kebakaran,” kata Priscilla dalam rapat Banggar.
Ia menekankan pentingnya alokasi anggaran khusus untuk penanganan dampak kekeringan dan langkah preventif sebelum musibah meluas.
“Saya lihat di materi yang dibagikan ada tambahan anggaran. Apakah dampak El Nino secara khusus atau kegiatan preventif sudah dimasukkan dalam perencanaan program? Jangan sampai musibah terjadi baru kita merespons. Sudah terlihat potensi kebakaran dan masyarakat mulai kesulitan mengakses air bersih. Apakah ini sudah diperhitungkan masuk di PPAS?” ujarnya.
Menanggapi pertanyaan tersebut, Sekprov Sulawesi Utara menegaskan bahwa pemerintah provinsi terus berkoordinasi lintas daerah untuk mengantisipasi bencana karhutla dan krisis air bersih.
“Untuk armada pemadam kebakaran (Damkar) milik Pemprov saat ini memang rusak, tetapi di Kota Manado kondisinya aman. Ketersediaan armada di daerah sekitar masih cukup untuk menopang, dan koordinasi dilakukan setiap saat melalui grup kesiapsiagaan karhutla. Kami juga berkoordinasi dengan Pemerintah Kab/Kota bahkan dengan mengirimkan bantuan air bersih” kata Sekprov.
Terkait perbaikan sarana penunjang yang rusak, pihak TAPD memastikan usulan anggaran perbaikan Damkar Pemprov sudah masuk dalam perencanaan APBD Perubahan 2026 untuk ditindaklanjuti.
Jelas Sekprof sudah ada juga tim gabungan yang melibatkan pemerintah Kab/Kita dan pihak TNI/Polri teekait dengan antisipasi dampak Elnino.
