DEPROV,UpdateSulut — Personil Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Careigh N. Runtu meminta Dinas Pendidikan Daerah (Dikda) Provinsi Sulut untuk menginventarisir seluruh Kepala Sekolah (Kepsek) yang statusnya masih penjabat alias belum definitif.
Hal ini diutarakan CNR (sapaan akrabnya) saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi IV DPRD Sulut dengan mitra kerja Dikda Sulut, Senin (20/6/22) siang.
“Kami meminta Dikda menginvetarisir Penjabat kepala sekolah, karena disitu nantinya banyak kendala. Kendalanya seperti ketika nanti sekolah tersebut masuk dalam sekolah unggulan, tetapi kalau kepseknya statusnya masih penjabat itu tentu akan menjadi salah satu kendala,” pintanya.
Hal tersebut kata CNR sebagaimana aspirasi yang masuk di dapilnya yakni Minahasa-Tomohon .
“Di Kabupaten Minahasa dan Kota Tomohon yang kebetulan daerah pemilihan saya dan ketua Komisi IV, kami mendapatkan beberapa kepala sekolah yang sampai hari ini belum definitif, yang artinya statusnya masih penjabat. Ada yang masanya sudah 3 tahun, 5 tahun bahkan, ada yang sudah 6 tahun. Ini aspirasi yang masuk,” kata Dia.
Lebih lanjut dijelaskan Ketua Bapemperda DPRD Sulut ini, sepengetahuannya sampai dengan hari ini yang memberikan Surat Keputusan (SK) itu atau yang menandatangani SK adalah kepala daerah langsung.
“Maksudnya kalau definitif diberikan oleh Gubernur sebagai kepala daerah. Berbeda dengan penjabat, kalau penjabat hanya melalui nota dinas yang sifatnya sementara,” jelasnya.
Untuk itu CNR menambahkan, jika itu dilakukan maka hal tersebut bisa membawa citra yang baik dibawah kepemimpinan gubernur dan wagub Olly-Steven.
“Agar supaya nanti jika dalam penentuan Penjabat tidak ada faktor like and dislike akan tetapi profesionalisme kerja yang memang ditetapkan disitu sesuai dengan kompetensi yang dimiliki baik itu SMU ataupun SMK supaya dunia pendidikan di Sulut semakin hari semakin baik,” kunci CNR sembari berharap dunia pendidikan di Sulut bisa masuk 10 besar terbaik Se-Indonesia.
(RaKa)
