DEPROV,UpdateSulut — Wakil Ketua DPRD Sulawesi Utara (Sulut), dr.Michaela Elsiana Paruntu, MARS mempertanyakan pemangkasan anggaran Dinas Pertanian dan Peternakan (Dispertanak) Daerah Provinsi Sulut sebesar Rp2 miliar.
Tanggapan ini ia sampaikan dalam Rapat Lanjutan Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Sulut terkait KUA/PPAS APBD Perubahan tahun anggaran 2026, Selasa, 1 September 2026.
Ketua DPD I Partai Golkar Sulut, Michaela Paruntu menyoroti efisiensi anggaran tersebut di tengah ancaman kekeringan yang melanda sejumlah wilayah di Sulut. Menurut dia, para kelompok tani (poktan) saat ini sangat membutuhkan intervensi dan bantuan dari pemerintah provinsi.
“Kondisi sekarang kekeringan di mana-mana dan kelompok tani sangat memerlukan bantuan. Kalau mereka minta ke pemerintah kabupaten, itu sulit. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah bantuan untuk petani ini tetap ada walaupun anggarannya dikurangi?” kata Michaela.
Sebagai pimpinan dewan yang membawahi sektor pertanian, Michaela menegaskan bahwa DPRD merupakan wadah pengaduan bagi masyarakat, khususnya petani. Pihaknya menyatakan siap mengawal dan memperjuangkan kebutuhan poktan di tengah situasi sulit saat ini.
Menanggapi hal tersebut, Ketua TAPD Sulut, yang juga Sekprof Sulut,Tahlis Gallang, menjelaskan bahwa tidak ada pemangkasan program untuk petani. Perubahan angka tersebut terjadi karena alokasi belanja gaji untuk tenaga penyuluh yang tadinya dianggarkan daerah, kini ditarik menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.
Bahkan, Tahlis menyebut ada pengembalian anggaran sebesar Rp1 miliar ke Dispertanak. “Jadi bukan dikurangi, tetapi justru ditambah untuk membiayai program-program lainnya,” ujar Tahlis.
