DEPROV, UpdateSulut — Komisi II DPRD Sulut seriusi keluhan masyarakat terkait kelangkaan BBM jenis Solar. Menindaklanjuti aspirasi warga itu, Komisi II menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama pihak PT Pertamina.
Selain itu, Komisi bidang Ekonomi dan Keuangan ini juga mengundang pihak Kepolisian dan Pemprov Sulut dalam hal ini Biro Perekonomian.
Usai RDP, Ketua Komisi II Sandra Rondonuwu mengatakan, tak puas dengan penjelasan pihak Pertamina karena tidak terbuka terkait kelangkaan BBM ini.
“Dorang pe penjelasan tidak terbuka ke kita (Komisi II) tentang kelangkaan BBM,” ucapnya.
Dikatakannya, dalam RDP ini Komisi II juga mengundang pihak Kepolisian.
“Sehingga kita akan mengadakan audiens dengan pihak Kepolisian, sebagaimana disampaikan tadi ada 22 kasus yang sementara ditangani oleh pihak Kepolisian terkait dengan penyimpangan BBM,” ungkap Saron, sapaan akrab politisi PDI Perjuangan ini.
Menurut Sandra, perwakilan pihak PT Pertamina yang hadir dalam RDP tidak bisa mengambil kebijakan.
“Sehingga mungkin mereka agak sulit mengungkapkan fakta-fakta yang sesungguhnya tentang kenapa terjadi kelangkaan BBM,” katanya.
“Ini tetap akan kami kejar,” tegas Saron.
Disisi lain, sikap kritis ditunjukkan Anggota Komisi II DPRD Sulut, Julius Jems Tuuk.
Dia menilai kinerja pihak Pertamina Manado patut dipertanyakan. Utamanya dalam mengelola suplai BBM khususnya jenis solar.
“Terbukti terjadi kelangkaan BBM (bahan bakar minyak) jenis solar. Kelangkaan ini bisa dipastikan karena telah terjadi antrian panjang di sejumlah SPBU di Sulut. Ini sangat disesalkan,” ketus Tuuk.
Pertamina, dia bilang, harus mampu menjelaskan mengapa ada kelangkaan BBM di lapangan. Saat ini rakyat susah mendapatkan solar.
“Penjelasan Pertamina terlalu teoritis. Tak bisa menjelaskan seperti itu. Mereka harus membeberkan penyebab kesulitan solar di SPBU, dan harus mampu menunjukkan fakta dan dicarikan solusi terjadi kelangkaan solar,” jelasnya.
Politisi PDIP asal Bolmong Raya ini mengaku prihatin saat mendengar laporan masyarakat petani di dapilnya. Petani mengeluh kesulitan mendapatkan minyak solar untuk keperluan mesin pertanian. Efeknya produksi pertanian menurun.
“Ini harus dicarikan solusi di lapangan terutama pihak Pertamina harus mempertanggungjawabkan masalah kesulitan BBM jenis solar. Kalau menjelaskan harus dapat memecahkan masalah. Kemudian, pihak kepolisian harus tahu sebab terjadinya antrian panjang dan kesulitan mendapatkan solar pasti ada indikasi penimbunan oleh pihak tertentu,” ungkapnya saat RDP.
Lebih parah lagi, Tuuk menyebut ada oknum atau pihak lain yang bermain sehingga terjadi kelangkaan di lapangan.
“Kalau ada polisi yang terbukti turut terjadinya kelangkaan, kami akan melapor hingga ke Bareskrim Mabes Polri,” koar kakak kandung mantan Wakil Bupati Bolmong Yanny Ronny Tuuk ini.
Sementara di pihak Pertamina menjelaskan, kuota BBM jenis Solar di Manado setiap hari mencapai 20.000 liter. Itu diperuntukkan di setiap SPBU di Manado mencakup kendaraan umum maupun pribadi.
“Di lapangan terjadi antrian panjang. Yang kami pertanyakan apakah setiap kendaraan itu betul kendaraan yang membutuhkan solar untuk oprasional kendaraan atau hanya untuk menghabiskan kuota solar yang tersedia di SPBU.” tutur perwakilan Pertamina.
Diungkapkan pula bahwa pihak Pertamina tugasnya mengatur dan mendistribusi BBM di setiap SPBU.
“Yang mengatur operasional atau penyaluran yakni pihak BP Mingas bersama SPBU,” pungkasnya.
RDP dihadiri Ketua Komisi II Sandra Rondonuwu, selanjutnya Inggrid Sondakh, Jems Tuuk,Farry Liwe dan Teddy Pontoh, serta pihak Pertamina Manado hingga Direskrim Polda Sulut.
