MANADO,UpdateSulut — Fenomena maraknya tenaga kerja indonesia asal sulut yang bekerja secara ilegal di kamboja dan negara lain menjadi perhatian serius banyak pihak.
Tak pelak hal ini pun menjadi perhatian Ketua Komisi IX DPR RI, Felly Estelita Runtuwene. Dalam beberapa kesempatam tatap muka, Srikandi DPR RI mengajak masyarakat untuk saling mengingatkan agar tidak tergiur kerja di luar negeri ilegal.
Dia mengungkapkan, ada tiga negara yang tidak ada kerja sama dengan negara Indonesia, yaitu Myanmar, Kamboja, dan Laos.
“Ini tidak ada kerja sama dengan negara kita. Apa artinya ketika kita punya orang-orang atau masyarakat kita, saudara kita pergi ke negara tadi? Ilegal. Jadi ini harus menjadi perhatian kita bersama,” tegas Felly dalam Sosialisasi Peluang Kerja Luar Negeri dan Migrasi Aman di Kantor DPW NasDem Sulut, Kamis (30/10/2025).
Felly mengatakan, hal ini yang perlu menjadi perhatian bersama. “Marilah kita ada kepekaan. Kepekaan untuk mengingatkan satu dengan yang lain,” katanya mengingatkan.
Felly mengungkapkan, jika pekerja ini kalau sudah di sana, maka yang terlibat tidak hanya Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, tapi juga dari Duta Besar, hingga Kementerian Luar Negeri akan terlibat semua.
“Makanya kami minta semuanya ini harus pergi secara legal. Jadi semuanya terdaftar, kalau terdaftar lebih gampang perlindungan warga negera kita,” ujar Felly.
Felly mencontohkan, kemarin dirinya melaksanakan kegiatan yang sama di Tomohon dalam organisasi gereja. Saat itu ada yang menyampaikan, “Ibu boleh bantu keluarga ini anaknya sudah meninggal di Kamboja tapi sudah dua bulan belum kembali jasadnya.”
“Saya bilang Kamboja memang tidak ada kerja sama. Sekarang siapa yang mau dihubungi di sana? Harus ada dulu jalurnya supaya kita bisa minta bantuan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Apa boleh buat ini sudah terjadi, nasi sudah menjadi bubur. Tapi ini lah kalau sudah jadi maslaah negara harus hadir di sana, tapi sudah disampai-sampaikan banyak sekali masyarakat kita dorang bilang kumabal,” ungkap Felly.
“Maunya semuanya instan, diiming-imingi Rp 10-15 juta mau kong dorang kase biar dorang pe anak,” tambahnya.
Felly juga mengingatkan peran pemerintah sampai di tingkat desa. “Saya bilang mereka keluar ini tentu ada namanya surat jalan, ada proses yang harus dipenuhi kalau tidak maka tidak keluar paspor. Tapi apa yang terjadi, jadi inilah dari kepala desa, lurah ini ada kaitan erat mereka juga menyumbang hal-hal yang tidak kita inginkan tadi. Anak-anak kita bisa sampai ke Kamboja ke Myanmar sementara tidak ada kerja sama dengan pemerintah Indonesia,” tandasnya.
