DEPROV,UpdateSulut.com — DPRD Provinsi Sulut (Sulut) Kamis (23/4/2026) siang, menggelar Rapat Paripurna di gelar dalam rangka rekomendasi DPRD atas LKPJ Gubernur Sulut Tahun Anggaran 2025
Rapat Paripurna Dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sulut di dampingi Wakil Ketua Michaela Paruntu dan Wakil Ketua Royke Anter, dan dihadiri oleh Gubernur Yulius Selvanus dan Wagub Victor Mailangkay.
Ketua DPRD Andi Silangen dalam pidato pengantarnya mengatakan, Panitia Khusus DPRD pembahas LKPJ Gubernur tahun 2025 telah melakukan rapat finalisasi hasil pembahasan pansus DPRD terjadap LKPJ Gubernur dan hasil pembahasan telah dirumuskan secara komprehensif dan objektif dalam bentuk rekomendasi DPRD.
Menurutnya, ini sebagai wujud fungsi pengawasan dan tanggungjawab konstitusional yang memuat catatan – catatan strategis, berupa saran masukan serta koreksi kontruksif guna mendorong perbaikan dan penyempurnaan penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagimana amanat dalam pasal 15 PP nomor 13 tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Selanjutnya, dalam laporan pansus yang disampaikan oleh Ketua Pansus Raski A. Mokodompit menyampaikan Laporan ini merupakan bagian dari pelaksanaan amanat konstitusional sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, serta peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Adapun rekomendasi dan catatan strategis guna perbaikan pemerintahan daerah kedepan. Pansus telah menyusun sesuai dengan hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yakni:
Pelaksanaan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar
Urusan pendidikan
Pansus mendesak Dinas pendidikan untuk segera melakukan evaluasi dan rolling jabatan terhadap kepala sekolah yang masih berstatus pelaksana tugas (plt). Kepastian kepemimpinan definitif sangat diperlukan untuk menjaga stabilitas manajerial dan kualitas mutu pendidikan di sekolah.
Pansus merekomendasikan Dinas pendidikan untuk segera merancang dan mengimplementasikan sistem penanganan kekurangan tenaga pengajar yang terintegrasi. Sistem ini harus mampu memetakan kebutuhan guru secara riil di setiap wilayah serta menyediakan mekanisme distribusi atau rekrutmen yang solutif guna mengatasi kekosongan guru yang masih terjadi di berbagai daerah.
Pansus mendorong Dinas pendidikan terkait program pendidikan kesetaraan paket a, b, dan secara masif dan gratis terhadap data 39.149 anak putus sekolah di provinsi Sulut. Program ini harus menjadi prioritas anggaran agar anak-anak tersebut kembali mendapatkan hak akses pendidikan dan memiliki kualifikasi yang setara untuk memperbaiki taraf hidup mereka di masa depan.
Urusan kesehatan
Pansus mendesak Dinas kesehatan dan jajaran direksi RSUD khususnya RSUD Ratumbuysang, untuk melakukan audit dan perbaikan pada manajemen rantai pasok (supply chain). Perlu ada jaminan ketersediaan obat-obatan esensial melalui pembenahan sistem pengadaan dan distribusi agar Pelayanan kepada pasien tidak terhambat oleh kendala administratif maupun logistik di lapangan.
Dalam upaya menurunkan angka kematian ibu (aki) dan angka kematian bayi (akb), pansus merekomendasikan perbaikan sistem rujukan terpadu dari tingkat puskesmas ke rumah sakit pemerintah. Fokus utama harus tertuju pada efisiensi waktu penanganan (response time) dan sinkronisasi data medis antar fasilitas kesehatan guna memastikan pasien risiko tinggi mendapatkan penanganan segera.
Urusan pekerjaan umum
Pansus merekomendasikan Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (PUPR) melalui seluruh unit pelaksana teknis daerah (UPTD) untuk mengoptimalkan alokasi anggaran pemeliharaan jalan berbasis respons cepat guna memitigasi eskalasi konflik sosial dan menjamin standar pelayanan minimal konektivitas wilayah, berkaca pada efektivitas penanganan segmen kritis sepanjang 600 meter di jalan ap mokoginta kota kotamobagu yang mampu memulihkan kepercayaan publik.
Pansus merekomendasikan Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (PUPR) provinsi Sulut untuk mengadopsi sistem pemantauan infrastruktur berbasis ai-visual recognition dan big data analytics dengan rujukan metodologi dari institut teknologi sepuluh nopember digitalisasi inventarisasi jalan dan skala prioritas otomatis dengan menggunakan teknologi ai untuk memetakan kondisi perkerasan jalan dalam bentuk digital.
Pansus merekomendasikan PUPR agar lebih fokus dalam mengawal program dan kegiatan perangkat daerah agar tercapai tujuan fungsional dari semua kegiatan yang dilaksanakan.
Panitia khusus merekomendasikan untuk memprioritaskan alokasi anggaran dan percepatan program perbaikan serta pengadaan marka jalan, khususnya pada ruas-ruas jalan provinsi yang teridentifikasi memiliki tingkat kerawanan kecelakaan yang tinggi (black spots). Langkah ini dipandang mendesak guna memberikan kepastian keamanan bagi pengguna jalan, meminimalisir risiko fatalitas kecelakaan lalu lintas, serta memastikan infrastruktur jalan provinsi memenuhi standar kelayakan dan keselamatan teknis secara komprehensif di seluruh wilayah kabupaten/kota.
Urusan perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan
Pansus mendesak agar menuntaskan ganti rugi stadion kawangkoan yang berlarut-larut.
Pansus merekomendasikan agar Dinas memperhatikan pembangunan infrastruktur kawasan permukiman, seperti akses jalan, fasilitas air bersih, sanitasi, jaringan listrik dan infrastruktur yang memadai.
Pansus mendesak Dinas terkait penyelesaian pembayaran pembebasan lahan jalan manado outer ring road III
Urusan kesatuan bangsa dan politik
Pansus merekomendasikan agar badan kesbangpol lebih aktif dalam menyelenggarakan kegiatan sosialisasi yang meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya partisipasi dalam pemilu, pilkada, serta kehidupan berbangsa dan bernegara. Terutama untuk kalangan pemilih pemula dan kelompok masyarakat yang kurang terjangkau.
Urusan sosial
Pansus merekomendasikan Dinas sosial untuk mentransformasi skema pemberdayaan karang taruna dan kelompok usaha bersama (kube) dari sekadar pemberian bantuan stimulan menjadi program pendampingan ekonomi berkelanjutan; hal ini krusial untuk menjawab kelemahan sistemik dalam kemandirian ekonomi penerima manfaat, sehingga angka kemiskinan di Sulut dapat ditekan secara struktural melalui pemberdayaan masyarakat yang terukur dan berbasis pada data by name by address yang valid.
Pansus merekomendasikan agar Dinas sosial memperluas sasaran program kelompok usaha bersama (kube) tidak hanya untuk keluarga miskin, tetapi juga untuk pengangguran muda.
Pelaksanaan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar
Urusan tenaga kerja
Pansus merekomendasikan kepada Dinas tenaga kerja dan transmigrasi untuk melakukan optimalisasi dan pemutakhiran (update) data lowongan pekerjaan secara berkala dan berkesinambungan pada portal resmi pemerintah daerah.
Meningkatkan koorDinasi dan lobi strategis dengan kementerian terkait serta pihak mitra di luar negeri guna menambah kuota program magang ke jepang sebagai solusi nyata pengurangan angka pengangguran terdidik
Urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
Pansus merekomendasikan penguatan sarana dan prasarana pada UPTD perlindungan perempuan dan anak (ppa) melalui modernisasi shelter/rumah aman dan ruang konseling yang lebih representatif; pansus mencatat bahwa meskipun telah ada penambahan anggaran pada tahun berjalan, kualitas fasilitas pendukung bagi korban kekerasan harus terus ditingkatkan pada tahun 2026 untuk memenuhi standar pelayanan minimal yang komprehensif, mengingat urgensi perlindungan bagi perempuan penyintas kekerasan dan anak di Sulut.
Urusan pangan
Panitia khusus merekomendasikan kepada Dinas pangan untuk memperluas jangkauan program diversifikasi pangan dengan memprioritaskan ketersediaan akses bagi masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (daerah terpencil).
Harga pangan secara terpadu guna mendeteksi dan mencegah lonjakan harga yang fluktuatif di pasar-pasar tradisional. Pansus mendorong instansi terkait untuk meningkatkan intensitas pengawasan distribusi dan optimalisasi intervensi pasar secara cepat dan akurat, sehingga stabilitas daya beli masyarakat tetap terjaga dan potensi inflasi daerah akibat anomali harga pangan dapat dimitigasi sedini mungkin.
Urusan lingkungan hidup
Pansus merekomendasikan kepada Dinas lingkungan hidup daerah untuk memberikan atensi prioritas terhadap penyediaan dan pengadaan bibit kelapa berkualitas unggul dalam perencanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) pada tahun anggaran mendatang. Hal ini dipandang krusial guna menjamin ketersediaan sarana produksi bagi petani serta memastikan keberlangsungan komoditas unggulan daerah sebagai pilar utama ekonomi kerakyatan di provinsi Sulut.
Panitia khusus merekomendasikan kepada pemerintah daerah untuk segera menyusun dan merumuskan peraturan daerah (perda) tentang pengendalian pemotongan pohon kelapa. Regulasi tersebut harus secara eksplisit mengatur mekanisme perizinan penebangan serta mewajibkan program peremajaan (replanting) bagi pemilik lahan yang telah melakukan penebangan, guna menjaga keseimbangan populasi pohon kelapa, mencegah alih fungsi lahan yang tidak terkendali, dan menjamin produktivitas sektor perkebunan dalam jangka panjang.
Urusan kependudukan dan pencatatan sipil
Dinas perlu melakukan strategi jemput bola dan sosialisasi yang lebih masif untuk meningkatkan aktivasi ikd, mengingat indikator ini masih menjadi tantangan dalam era digitalisasi layanan
Urusan pemberdayaan masyarakat desa
Pansus merekomendasikan agar bpsdm provinsi Sulut melakukan transformasi kurikulum pelatihan aparatur yang lebih inklusif dan progresif, dengan menitikberatkan pada penguatan literasi digital serta kompetensi manajerial berbasis teknologi informasi.
Pansus merekomendasikan agar Dinas lebih intensif melaksanakan pelatihan dan pendampingan bagi perangkat desa dalam hal perencanaan, pengelolaan keuangan, serta administrasi desa yang transparan dan akuntabel.
Urusan perhubungan
Pansus merekomendasikan evaluasi efisiensi anggaran yang besar agar berbanding lurus dengan fasilitas keselamatan di lapangan, serta meminta dishub memprioritaskan anggaran perbaikan marka dan rambu jalan guna menekan angka kecelakaan.
Pansus merekomendasikan agar pemerintah provinsi Sulut mendukung persiapan proyek pembangunan kereta api di pulau sulawesi melalui koorDinasi yang intensif antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pihak swasta guna memastikan keterlibatan aktif pemerintah daerah dalam setiap tahapan—mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan—agar proyek ini berjalan sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat.
Urusan komunikasi, informasi, persandian dan statistik
Pansus merekomendasikan akselerasi konektivitas guna memastikan penyelesaian target 100% koneksi internet di desa-desa terpencil pada tahun 2026.
Pansus merekomendasikan optimalisasi konektivitas internet yang cepat dan stabil serta merata di lingkup seluruh perangkat daerah
Urusan koperasi dan umkm
Pansus merekomendasikan agar Dinas koperasi dan umkm daerah provinsi Sulut melakukan pembinaan secara intensif serta mempertegas kewajiban pelaksanaan rapat anggota tahunan (rat) sebagai instrumen yuridis dan akuntabilitas utama bagi seluruh koperasi yang berstatus aktif di wilayah Sulut.
Pansus merekomendasikan agar tim anggaran pemerintah daerah (tapd) melakukan tinjauan komprehensif terhadap kecukupan alokasi anggaran operasional pembinaan koperasi, sebagai langkah strategis dalam memperkuat struktur ekonomi kerakyatan dan memastikan fungsi pengawasan berjalan optimal di seluruh kabupaten/kota.
Urusan penanaman modal dan ptsp
Pansus merekomendasikan agar Dinas penanaman modal dan ptsp provinsi terus melakukan simplifikasi dan digitalisasi proses perizinan untuk mempermudah para investor, serta memastikan transparansi setiap tahapannya melalui pemanfaatan sistem informasi yang terintegrasi.
Proyek strategis yang sedang dikembangkan. Dimana kawasan ini dirancang untuk menjadi pusat industri modern yang mendukung hilirisasi sumber daya alam, terutama di sektor pertambangan dan agroindustri.
Urusan kepemudaan dan olahraga
Pansus merekomendasikan pengalokasian anggaran yang bersifat berkelanjutan dan komprehensif untuk penguatan sport science sejak usia dini, sekaligus menetapkan standar baru dalam skema pemberian insentif serta jaminan kesejahteraan bagi atlet dan pelatih berprestasi.
Pansus merekomendasikan dispora untuk menginisiasi transformasi pelestarian budaya melalui penyelenggaraan kompetisi olahraga tradisional yang terstruktur, inklusif, dan sistemik; kegiatan ini wajib dirancang secara berjenjang (skala desa hingga kabupaten/kota) guna memperkuat ketahanan budaya lokal serta mengoptimalisasi partisipasi masyarakat dalam ekosistem olahraga rekreasi di Sulut.
Urusan kebudayaan
Pansus merekomendasikan agar Dinas kebudayaan daerah provinsi Sulut melakukan supervisi teknis secara rigid dan komprehensif terhadap penyelesaian finishing konstruksi fisik serta aspek kuratorial koleksi museum, guna menjamin terpenuhinya standar fungsionalitas dan estetika sesuai rencana induk revitalisasi;
Pansus merekomendasikan pengimplementasian kebijakan afirmasi melalui pemberian stimulus pembebasan retribusi masuk secara penuh bagi segmen pelajar dan mahasiswa di seluruh wilayah Sulut, sebagai langkah strategis dalam mengoptimalisasi peran museum sebagai center of excellence dan laboratorium edukasi sejarah yang inklusif; kebijakan ini diarahkan untuk memperkuat literasi kebudayaan generasi muda serta memposisikan museum sebagai instrumen pendidikan karakter yang aksesibel bagi seluruh kalangan akademisi di Sulut.
Urusan perpustakaan dan kearsipan
Pansus merekomendasikan Dinas perpustakaan dan kearsipan daerah provinsi Sulut untuk segera melakukan restrukturisasi manajemen fasilitas melalui pengadaan koleksi literatur mutakhir yang relevan dengan kebutuhan publik, sekaligus mengimplementasikan sistem digitalisasi arsip statis dan dinamis (e-archive) secara masif dan terintegrasi; langkah mitigasi berbasis teknologi ini bersifat krusial guna menjamin keamanan serta preservasi dokumen historis dan dokumen negara dari risiko kerusakan atau kehilangan akibat anomali cuaca maupun bencana alam
Pelaksanaan urusan pilihan
Urusan kelautan dan perikanan
Pansus merekomendasikan Dinas kelautan dan perikanan provinsi Sulut untuk melakukan evaluasi komprehensif terhadap deviasi capaian target subsektor budidaya, serta melakukan formulasi ulang strategi peningkatan produktivitas akuakultur yang berbasis pada blue economy untuk tahun anggaran 2026.
Penyaluran bantuan sarana-prasarana perikanan guna menjamin akurasi sasaran bagi nelayan dengan determinasi status ekonomi rendah di seluruh pesisir Sulut; hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa distribusi bantuan sosial dan insentif sektor kelautan dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan sinkronisasi data terpadu demi mengentaskan kemiskinan ekstrem di wilayah pesisir.
Urusan pariwisata
Pansus merekomendasikan agar Dinas pariwisata daerah provinsi Sulut segera mengonstruksikan kerangka regulasi pemeliharaan preventif dan periodik serta eskalasi kualitas infrastruktur penunjang pariwisata pada destinasi prioritas daerah, dengan fokus khusus pada optimalisasi aset di kawasan air terjun kali dan destinasi gunung lokon; langkah ini wajib mengintegrasikan standar keamanan dan kenyamanan global guna mempertahankan daya saing destinasi terhadap ancaman degradasi fasilitas fisik.
Pansus merekomendasikan agar Dinas pariwisata menyusun satu kalender acara tahunan yang dikelola secara profesional dan melalui seleksi ketat, guna memastikan setiap kegiatan memiliki standar kualitas tinggi yang mampu menarik minat wisatawan domestik maupun mancanegara, sehingga berdampak langsung pada peningkatan penghasilan hotel, pelaku umkm, dan pedagang di seluruh wilayah Sulut.
Urusan pertanian dan peternakan
Pansus merekomendasikan agar Dinas pertanian dan peternakan daerah provinsi Sulut melakukan eskalasi alokasi bantuan stimulan benih cabai secara masif dan terstruktur sebagai instrumen intervensi hulu dalam strategi pengendalian inflasi daerah.
Pansus merekomendasikan penguatan sistem pengawasan dan verifikasi faktual dalam mekanisme distribusi alat dan mesin pertanian (alsintan) guna menjamin aspek transparansi serta keadilan akses bagi seluruh lapisan kelompok tani; hal ini bertujuan untuk memitigasi risiko praktik monopoli pemanfaatan aset negara oleh segmen tertentu.
Urusan perkebunan
Pansus merekomendasikan agar pemerintah provinsi Sulut segera meningkatkan alokasi anggaran bagi Dinas perkebunan untuk tahun mendatang sebagai bentuk dukungan konkret terhadap perjuangan strategis gubernur Sulut yang telah berhasil mengamankan bantuan 2,7 juta bibit pohon kelapa dari apbn, mengingat potensi pertumbuhan ekonomi sektor perkebunan yang sangat signifikan sebesar 41,58% memerlukan dana pendampingan operasional serta pengawalan teknis yang memadai guna memastikan program nasional tersebut berjalan optimal demi pencapaian asta cita presiden ri, visi misi gubernur, dan peningkatan kesejahteraan berkelanjutan bagi seluruh petani kelapa di Sulut.
Pansus merekomendasikan agar Dinas perkebunan Sulut membuat program kerja berdasarkan data lapangan yang nyata dan terbaru, sehingga bantuan atau kegiatan yang dijalankan benar-benar sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat di setiap wilayah.
Urusan kehutanan
Pansus merekomendasikan agar Dinas kehutanan Sulut lebih giat melakukan penanaman kembali hutan yang gundul dan memperluas program hutan kemasyarakatan, dengan mengajak warga lokal ikut menjaga kelestarian hutan
Urusan energi sumber daya mineral
Pansus merekomendasikan agar Dinas esdm Sulut melakukan upaya luar biasa dan bergerak secepat mungkin untuk memasang aliran listrik di 6 desa yang sampai hari ini masih gelap gulita. Pansus menegaskan bahwa seluruh warga di desa tersebut harus sudah bisa menikmati listrik sebelum masa jabatan pemerintahan ini berakhir, karena akses lampu dan energi adalah hak dasar yang wajib
Urusan perindustrian dan perdagangan
Pansus merekomendasikan agar pemerintah provinsi melalui instansi terkait mempertahankan prestasi ekspor produk-produk unggulan Sulut dengan menjaga kualitas dan ketersediaan barang di pasar internasional agar ekonomi daerah tetap stabil.
Pansus merekomendasikan agar pemerintah segera mendorong pembangunan pabrik pengolahan hasil bumi (hilirisasi) di daerah kita sendiri, sehingga produk yang dijual memiliki nilai harga yang lebih tinggi dan mampu menciptakan lebih banyak lapangan kerja baru bagi masyarakat Sulut.
Pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan
Urusan administrasi pemerintahan
- Sekretariat daerah
Biro pemerintahan dan otda
Pansus merekomendasikan agar biro pemerintahan dan otda meningkatkan koorDinasi lintas perangkat daerah dan pemerintah kabupaten/kota dalam rangka menciptakan sinergi yang lebih baik dalam pelaksanaan urusan pemerintahan umum dan otonomi daerah.
Biro hukum
Pansus merekomendasikan agar biro hukum segera menyusun perencanaan anggaran yang lebih memadai guna mempercepat proses penyelesaian rancangan peraturan daerah (ranperda) dan memperkuat sistem dokumentasi hukum digital (JDIH).
Biro kesejahteraan rakyat
Pansus merekomendasikan agar pemerintah provinsi melalui biro kesejahteraan rakyat segera melakukan langkah strategis untuk menata kembali sistem penyaluran bantuan hibah rumah ibadah dengan mengedepankan prinsip keadilan dan kemanusiaan. Pansus menekankan pentingnya memberikan prioritas utama kepada rumah-rumah ibadah yang mengalami kerusakan akibat bencana alam, agar masyarakat di wilayah terdampak dapat segera kembali beribadah dengan layak.
Biro perekonomian
Pansus merekomendasikan biro perekonomian untuk mereposisi peran strategisnya sebagai center of excellence atau “dapur” kebijakan ekonomi daerah melalui penyajian rekomendasi kebijakan yang berbasis pada kekuatan data makro dan mikro yang presisi, sehingga setiap keputusan ekonomi yang diambil pemerintah provinsi Sulut memiliki landasan empiris yang kuat, akurat, dan mampu menjawab tantangan dinamika pasar global secara efektif.
Biro pembangunan
Pansus merekomendasikan perangkat daerah terkait untuk segera melakukan akselerasi transformasi digital melalui pengembangan dan pemutakhiran portal informasi resmi (official website) yang terintegrasi; langkah ini dipandang sebagai instrumen krusial dalam mengoptimalisasi keterbukaan informasi publik serta menyediakan platform edukasi digital yang komprehensif bagi masyarakat
Biro organisasi
Pansus merekomendasikan agar biro organisasi bertindak sebagai penggerak utama dalam memastikan setiap Dinas memiliki aturan kerja yang jelas dan standar pelayanan yang nyata bagi masyarakat. Pansus menegaskan perlunya evaluasi berkala yang jujur dan menyeluruh, agar kita tidak hanya sekadar bekerja, tetapi benar-benar mencapai standar pelayanan prima.
Biro umum
Pansus merekomendasikan optimalisasi tata kelola, utilisasi fungsional, dan eskalasi protokol pengamanan secara komprehensif pada fasilitas vvip bandar udara internasional sam ratulangi. Langkah taktis ini diamanatkan sebagai perwujudan representasi wibawa institusional sekaligus instrumen vital guna mengakselerasi kelancaran seluruh agenda keDinasan strategis pemerintah provinsi Sulut.
Biro administrasi pimpinan
Pansus merekomendasikan penguatan standardisasi layanan keprotokolan pimpinan secara konsisten melalui integrasi prinsip service excellence dan manajemen risiko reputasi guna menjaga marwah serta martabat pemerintah provinsi Sulut sebagai representasi otoritas daerah. Upaya ini harus dilakukan melalui kalibrasi ulang prosedur operasional standar (sop) yang mengedepankan profesionalisme tingkat tinggi, dengan tetap menginternalisasi asas efisiensi anggaran dan efektivitas sumber daya secara akuntabel tanpa mendegradasi substansi pelayanan pada setiap agenda kenegaraan maupun aktivitas keDinasan pimpinan.
Sekretariat DPRD
Pansus merekomendasikan agar sekretariat DPRD melakukan eskalasi kualitas pelayanan administrasi secara sistemik melalui penguatan tata kelola infrastruktur pendukung persidangan, modernisasi sarana prasarana rapat, serta optimalisasi fasilitasi perjalanan Dinas yang berbasis pada prinsip akuntabilitas.
Pansus merekomendasikan penguatan komitmen terhadap pemeliharaan infrastruktur dan rehabilitasi fasad serta interior gedung sekretariat DPRD secara periodik dan berkelanjutan guna menjamin keberlangsungan fungsi pelayanan publik dan aktivitas legislatif.
Pansus merekomendasikan agar sekretariat memperkuat komunikasi dan koorDinasi dengan seluruh anggota DPRD serta mitra kerja eksekutif guna mendukung kelancaran pelaksanaan agenda kelembagaan.
Urusan perencanaan pembangunan daerah
Pansus merekomendasikan kepada badan perencanaan pembangunan daerah (bappeda) untuk melakukan akselerasi dan sinkronisasi jadwal input pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD melalui penjadwalan progresif yang mendahului batas Ambang kritis (deadline) sistem informasi pemerintahan daerah (sipd).
Urusan keuangan
Badan keuangan dan aset daerah
Pansus merekomendasikan penyusunan skema restrukturisasi dan strategi pelunasan kewajiban pinjaman pemulihan ekonomi nasional (pen) melalui analisis proyeksi arus kas yang rigid dan berkelanjutan.
Badan pendapatan daerah
Pansus merekomendasikan dilakukannya evaluasi dan kajian teknis terhadap potensi pajak daerah secara objektif dengan mengintegrasikan metodologi berbasis data riil sebelum menetapkan proyeksi target dalam APBD.
Pansus merekomendasikan badan pendapatan daerah untuk melakukan akselerasi perluasan basis pajak (tax base) secara komprehensif melalui validasi dan pendataan ulang terhadap potensi pajak air permukaan (pap) dan pajak alat berat (pab), khususnya pada sektor energi, pariwisata, dan industri galian c, guna mengonversi potensi luar biasa yang teridentifikasi di wilayah bolsel dan kotamobagu menjadi realisasi pendapatan daerah yang berkelanjutan pada tahun 2026.
Urusan kepegawaian daerah
Pansus merekomendasikan peningkatan kualitas implementasi sistem merit dan indeks profesionalitas ASN secara holistik dengan memperluas cakupan fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pejabat fungsional.
Pansus meminta pemerintah provinsi melalui badan kepegawaian daerah untuk melakukan sinkronisasi regulasi daerah terhadap aturan yang lebih tinggi yaitu keputusan menteri panrb nomor 16 tahun 2025 kesembilan belas, pansus
Urusan pengembangan sumber daya manusia
Pansus merekomendasikan revitalisasi sistem pengelolaan kelembagaan dan tenaga pengembang kompetensi melalui penguatan integrasi sumber belajar berbasis teknologi informasi, guna meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas penyelenggaraan diklat kepemimpinan maupun sertifikasi manajerial, sehingga hasil pengembangan sumber daya manusia tersebut berkorelasi linear terhadap peningkatan nilai indeks reformasi birokrasi dan kualitas pelayanan publik di provinsi Sulut.
Urusan penelitian dan pengembangan
Meningkatkan sinergi antara balitbangda dengan perangkat daerah lainnya agar hasil penelitian tidak hanya menjadi dokumen, tetapi diterapkan secara nyata dalam perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan.
Urusan pengelolaan perbatasan daerah
Pansus merekomendasikan optimalisasi mekanisme koorDinasi, integrasi, dan sinkronisasi (kis) lintas sektoral dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan kawasan perbatasan, dengan menitikberatkan pada akselerasi kerja sama antarlembaga untuk memitigasi hambatan administratif dan teknis, sehingga target-target strategis dalam pengelolaan wilayah kedaulatan negara di titik-titik terluar Sulut dapat tercapai secara holistik dan terukur.
Pansus merekomendasikan agar badan pengelola perbatasan daerah provinsi Sulut menginisiasi program pemberdayaan ekonomi dan sosial yang komprehensif bagi masyarakat di kawasan beranda terdepan (perbatasan), Melalui sinkronisasi pelatihan keterampilan strategis, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta stimulasi kewirausahaan berbasis potensi keunggulan lokal dan komoditas daerah.
Urusan penghubung daerah
Pansus merekomendasikan agar pemerintah provinsi Sulut melalui tim anggaran pemerintah daerah (tapd) melakukan kajian komprehensif mengenai formulasi pemberian tunjangan kemahalan bagi ASN pada badan penghubung yang berdomisili di dki jakarta. Langkah ini dinilai mendesak untuk menyelaraskan standar biaya hidup di ibu kota dengan tingkat kesejahteraan pegawai, guna menjaga integritas, motivasi, dan optimalisasi fungsi representasi serta koorDinasi antarlembaga yang dijalankan oleh badan penghubung dalam mendukung kepentingan strategis pemerintah provinsi Sulut di tingkat nasional.
Urusan pengawasan
Inspektorat daerah
Pansus merekomendasikan agar perangkat daerah terkait di lingkungan pemerintah provinsi Sulut melakukan transformasi sistem manajemen isu melalui penguatan mitigasi risiko komunikasi dan peningkatan eskalasi respon proaktif terhadap pengaduan masyarakat.
Pansus merekomendasikan penguatan sinergisitas kolaboratif dengan lembaga pengawas eksternal serta peningkatan fungsionalitas kanal partisipasi publik melalui manajemen pengaduan masyarakat yang lebih responsif.
Satuan polisi pamong praja
Pansus merekomendasikan agar pemerintah provinsi Sulut memprioritaskan alokasi anggaran pemeliharaan serta revitalisasi sarana dan prasarana gedung kantor secara berkala guna menjamin kelaikan fasilitas kerja yang representatif.
Pansus merekomendasikan agar satuan polisi pamong praja (satpol pp) daerah provinsi Sulut menyelenggarakan program pengembangan kapasitas dan pembinaan mentalitas secara berkelanjutan guna mengoptimalisasi kompetensi teknis, kedisiplinan, serta integritas etika personel dalam pelaksanaan tugas operasional di lapangan.
Pansus merekomendasikan penguatan sinergitas dan kolaborasi interinstitusional yang lebih intensif antara satpol pp dengan jajaran tni/polri serta perangkat daerah lintas sektoral, khususnya dalam manajemen penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.
Urusan penanggulangan bencana daerah
Pansus merekomendasikan agar badan penanggulangan bencana daerah (bpbd) provinsi Sulut melakukan alokasi anggaran strategis untuk pengadaan serta pemeliharaan fasilitas sanitasi komunal dan toilet portabel yang representatif sebagai bagian dari sistem manajemen logistik kedaruratan.
Pansus merekomendasikan agar pemerintah provinsi Sulut melalui badan penanggulangan bencana daerah (bpbd) memprioritaskan penguatan manajemen logistik kedaruratan dengan memastikan ketersediaan sarana sanitasi darurat dan toilet portabel .
Urusan unsur pemerintahan umum
Bank sulutgo
Pansus merekomendasikan agar manajemen pt bank sulutgo melakukan formulasi dan reaktivasi kebijakan pemberian tunjangan kemahalan bagi jajaran pimpinan serta staf yang bertugas di kantor wilayah dki jakarta dan kantor cabang di seluruh pulau jawa.
Pansus merekomendasikan penguatan infrastruktur teknologi informasi melalui standarisasi keamanan siber berskala internasional guna memproteksi data nasabah dan integritas transaksi dari ancaman kejahatan siber yang kian kompleks, sekaligus menjaga reputasi institusi perbankan daerah.
PT. Meares Soputan Mining dan PT Tambang Tondano Nusajaya
Pansus merekomendasikan agar pt meares soputan mining dan pt tambang tondano nusajaya melakukan eskalasi mitigasi risiko teknis dan penguatan infrastruktur geoteknik secara komprehensif, guna mengantisipasi dampak bencana alam seperti tanah longsor yang berpotensi menghambat stabilitas produksi pada pit araren.
Pansus merekomendasikan agar pt meares soputan mining (msm) melakukan dekonstruksi dan pengalihan sistem administrasi penggajian (payroll management) seluruh tenaga kerja secara eksklusif melalui pt bank pembangunan daerah Sulut gorontalo (bank sulutgo) sebagai langkah strategis penyelesaian divergensi ekonomi lokal pada tahun anggaran 2026. Langkah ini dipandang krusial untuk mengintegrasikan sirkulasi kapital korporasi ke dalam instrumen keuangan daerah, dengan justifikasi
Pt. Meares soputan mining dan pt tambang tondano nusajaya
Pansus merekomendasikan badan pendapatan daerah untuk melakukan penguatan integritas data volumetrik dan intensifikasi pengawasan terhadap pajak air permukaan (pap) pada sektor industri ekstraktif melalui penerapan sistem pemantauan real-time yang presisi.
Disampaikan Raski, rekomendasi dan catatan strategis yang disampaikan dalam laporan ini merupakan hasil pembahasan panitia khusus terhadap LKPJ gubernur tahun 2025. Sesuai dengan ketentuan dalam peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, rekomendasi DPRD atas LKPJ menjadi bahan pertimbangan penting bagi kepala daerah dalam penyusunan kebijakan, perencanaan program, dan penganggaran pada tahun berjalan maupun tahun anggaran berikutnya.
Oleh karena itu, panitia khusus menegaskan bahwa rekomendasi ini hendaknya dijadikan acuan dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan (APBD-p) tahun anggaran 2026 serta penyusunan APBD tahun anggaran 2027, agar tercipta konsistensi antara evaluasi kinerja dan perbaikan kebijakan pembangunan daerah secara berkelanjutan.
Selanjutnya, laporan yang berisikan rekomendasi dan catatan strategis pansus, kiranya dapat dituangkan dalam keputusan DPRD sebagai bentuk keputusan dan rekomendasi resmi DPRD kepada pemerintah provinsi Sulut.
Sementara itu, Gubernur Sulut Yulius Selvanus dalam sambutannya mengatakan Rapat Paripurna hari ini memiliki makna strategis yang mendalam dan multidimensi.
“Secara khusus, apresiasi Saya tujukan kepada Pansus LKPJ Gubernur Tahun 2025 yang telah bekerja dengan dedikasi luar biasa, mencurahkan waktu, tenaga, serta pikiran dalam melakukan pembahasan yang sangat intensif, kritis,dan maraton. Ketelitian serta kecermatan saudara-saudara dalam membedah setiap capaian kinerja kami adalah bentuk pengawasan yang sangat berharga bagi peningkatan kualitas pembangunan daerah. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Biro beserta jajaran di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulut. Keterlibatan aktif, responsivitas dan sikap kooperatif yang saudara-saudara tunjukkan selama proses pembahasan bersama Pansus LKPJ 2025 mencerminkan profesionalisme dan tanggung jawab moral kita dalam mengelola urusan pemerintahan. Sinergi yang harmonis antara Pemerintah Daerah dan DPRD yang telah kita bangun ini menjadi modal sosial dan politik yang paling utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel,” jelas Gubernur Yulius
Pemerintah Provinsi Sulut juga kata Gubernur Yulius memberikan atensi yang tinggi terhadap setiap butir catatan strategis yang telah disampaikan oleh Panitia Khusus (Pansus) LKPJ 2025. Kami memandang hasil kerja dan rumusan rekomendasi Pansus adalah navigasi penting untuk menyempurnakan langkah kita ke depan. Terkait hal tersebut, izinkan saya menyampaikan penegasan dan komitmen pemerintah terhadap empat pilar urusan pemerintahan yang menjadi fokus evaluasi:
Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar
Sektor Pendidikan dan Kesehatan adalah pilar utama pembangunan sumber daya manusia yang unggul. Terhadap catatan strategis mengenai pemerataan kualitas pendidikan, Pemerintah Provinsi menyadari sepenuhnya bahwa tantangan terbesar kita bukan lagi sekadar membangun fisik gedung sekolah, melainkan memastikan bahwa kualitas proses belajar-mengajar di setiap pelosok daerah memiliki standar yang sama tinggi. Kami menaruh perhatian khusus pada masalah kekurangan tenaga pendidik yang sering ditemui oleh para anggota dewan saat kunjungan lapangan.
Pemerintah menegaskan bahwa sinkronisasi antara data kebutuhan sekolah dan formasi pengangkatan dalam seleksi CASN maupun PPPK akan menjadi prioritas utama. Kita tidak ingin ada sekolah yang fasilitASNya lengkap namun kekurangan guru, atau sebaliknya.
Pemerintah akan melakukan audit internal kembali terhadap peta distribusi guru untuk memastikan bahwa sekolah-sekolah di daerah terpencil mendapatkan porsi tenaga pendidik yang kompeten. Pendidikan yang inklusif adalah hak setiap anak Sulut, dan kami berkomitmen penuh menjamin itu tanpa terkecuali.
Di sektor kesehatan, fokus utama pemerintah kini tertuju pada peningkatan kualitas pelayanan di Rumah Sakit Provinisi dan fasilitas kesehatan milik pemerintah lainnya. Kami menyadari bahwa kemegahan infrastruktur harus dibarengi dengan profesionalisme dan keramahan layanan.
Menanggapi catatan strategis Pansus, kami berkomitmen untuk mengoptimalkan ketersediaan alat kesehatan yang modern serta menjamin ketersediaan obat-obatan yang memadai hingga ke pelosok daerah. Selain itu, kesejahteraan tenaga kesehatan, terutama mereka yang bertugas di wilayah kepulauan dan perbatasan, akan terus menjadi atensi pemerintah. Kita ingin memastikan bahwa standar pelayanan kesehatan di Sulut benar-benar prima, responsif, dan dapat diakses dengan mudah oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa hambatan birokrasi.
Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
Pemerintah Provinsi menyambut baik rekomendasi Pansus terkait Urusan Tenaga Kerja dan Lingkungan Hidup. Menyangkut Urusan Tenaga Kerja, kami berkomitmen menjalankan empat langkah strategis: melakukan pemutakhiran data lowongan kerja pada portal resmi secara berkala; memperluas sosialisasi informasi pasar kerja hingga ke pelosok daerah; merevitalisasi sarana serta kurikulum Balai Latihan Kerja (BLK) agar relevan dengan kebutuhan industri; serta meningkatkan kuota program magang ke Jepang melalui koorDinasi strategis dengan pemerintah pusat dan mitra internasional sebagai solusi nyata pengurangan angka pengangguran terdidik.
Sementara itu, berkaitan dengan Lingkungan Hidup, Pemerintah Provinsi memberikan perhatian khusus pada rekomendasi Pansus mengenai pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan penanganan limbah secara intensif.
“Kami menyadari bahwa pesatnya pembangunan industri dan pertambangan harus diimbangi dengan kepatuhan terhadap regulasi ekologis. Penanganan limbah cair maupun padat akan dipantau lebih ketat untuk mencegah pencemaran yang merugikan ekosistem. Komitmen reklamasi pasca-tambang juga menjadi prioritas yang akan terus dievaluasi guna memastikan pembangunan yang berkelanjutan bagi rakyat Sulut,” ungkapnya
Urusan Pemerintahan Pilihan
Potensi alam Sulut di sektor kelautan, perikanan, dan pertanian adalah motor penggerak utama ekonomi kerakyatan kita. Menanggapi rekomendasi Pansus mengenai perlunya peningkatan bantuan teknologi bagi nelayan dan ketersediaan bibit unggul bagi petani, Pemerintah Provinsi menyatakan komitmen untuk mengevaluasi secara menyeluruh skema distribusi bantuan yang telah berjalan selama ini.
Kami memahami bahwa ketepatan sasaran dan kecepatan distribusi adalah kunci efektivitas bantuan. Transformasi digital dalam pendataan kelompok tani dan nelayan akan kita dorong lebih kuat untuk memastikan transparansi.
Kita ingin setiap alat tangkap, setiap kilogram bibit, dan setiap unit bantuan teknologi benar-benar digunakan untuk meningkatkan produktivitas rakyat. Sulut harus mampu memaksimalkan posisinya sebagai gerbang Pasifik dengan menjadi lumbung pangan dan produk perikanan yang memiliki daya saing internasional. Modernisasi sektor primer ini adalah cara terbaik kita untuk menekan angka kemiskinan di perdesaan.
Urusan Penunjang Pemerintahan
Terkait catatan strategis yang mencakup aspek administrasi, perencanaan, keuangan, hingga kepegawaian, Pemerintah Provinsi berkomitmen penuh untuk melakukan akselerasi transformasi digital dan penguatan tata kelola di seluruh lini Sekretariat Daerah, guna memastikan layanan publik yang lebih transparan dan menjaga marwah institusi daerah.
Dalam aspek perencanaan dan keuangan, kami menaruh perhatian serius pada sinkronisasi jadwal input Pokok-Pokok Pikiran DPRD dalam sistem SIPD serta pengelolaan ketahanan fiskal yang lebih akuntabel.
Kemudian, terkait tata kelola di Badan Kepegawaian Daerah, saya menegaskan komitmen untuk mewujudkan manajemen ASN yang lebih objektif, adil, dan transparan. Pemerintah menyadari sepenuhnya tanggung jawab moral terhadap kesejahteraan seluruh jajaran pegawai, termasuk mencari solusi konkret atas nasib Tenaga Harian Lepas, guru di daerah terpencil, serta para PPPK.
“Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kompetensi aparatur melalui program pengembangan kemampuan dan percepatan sertifikasi, guna menciptakan birokrasi yang benar-benar profesional, berintegritas, dan tulus melayani masyarakat Sulut,” tandas Gubernur Yulius. (Advetorial)
