MANADO,UpdateSulut — Perhatian serius diberikan Kapolda Sulawesi Utara (Sulut) Royke Langie terhadap polemik lahan 55 hektare yang rencananya akan dibangun objek wisata paralayang di Desa Agotey, Kecamatan Mandolang, Kabupaten Minahasa.
Kapolda Royke Langie turun langsung ke lokasi untuk meninjau kondisi lahan yang saat ini tengah menjadi perbincangan hangat.
Kedatangan Kapolda ini pun dinilai memberikan angin segar terhadap polemik yang akhir akhir ini menghiasi jagad maya.
Dalam peninjauan lapangan tersebut, Kapolda menegaskan bahwa berdasarkan data sementara, status lahan yang dimaksud merupakan tanah Pasini. Tanah Pasini diketahui sebagai tanah pertanian milik perorangan dalam hukum adat Minahasa yang diperoleh melalui warisan maupun pembelian.
“Data sementara kan, ini adalah lahan Pasini. Tapi lebih jelas nanti pihak Lingkungan Hidup dan Kehutanan ya. Secara objektif saja,” tegas Kapolda, Jumat (24/4/2026) siang.
Kapolda juga memerintahkan Kepala Desa Agotey agar segera melakukan mitigasi persoalan di tengah masyarakat guna mencegah adanya pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang berpotensi memicu konflik.
“Jadi nanti tolong ya, masyarakat Agotey, kebetulan Kepala Desa bisa hadir di sini. Supaya masyarakat tahu, dimitigasi ya. Karena ini kan takutnya ada pihak-pihak yang bisa saja tidak bertanggung jawab, akhirnya menjadi suatu konflik yang tidak baik. Kita cegah itu,” kata Kapolda.
Kedatangan Kapolda didampingi Kapolsek, Koramil, Dinas Lingkungan Hidup, Camat Mandolang, serta pemilik lahan Wenny Lumentut.
Sementara itu, pemilik lahan Wenny Lumentut mengatakan kedatangan Kapolda ke lokasi untuk memastikan apakah terjadi pelanggaran hukum seperti pengerusakan hutan lindung atau tidak.
“Tidak ada yang merusak hutan, ini kan tanah perkebunan. Kami tidak ingin merusak hajat hidup orang banyak, malahan kehadiran kami ini untuk membangun ekonomi kerakyatan,” tegas Wenny Lumentut saat diwawancarai oleh sejumlah wartawan, Jumat (24/4/26) siang
Dalam kesempatan tersebut juga Wenny Lumentut memohon dukungan kepada seluruh elemen masyarakat untuk mendukung terciptanya ekonomi kerakyatan di lokasi yang akan dibangun
“Mohon dukungan dari masyarakat karena kami bekerja sesuai hukum yang berlaku,” tandasnya.
