DEPROV,UpdateSulut — Komisi II DPRD Sulut menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama mitra kerja. Dalam pembahasa itu, DPRD Sulut memberikan perhatian serius pada kesejahteraan para petani. Khususnya petani hortikultura.
Ketua Komisi II Sandra Rondonuwu mengungkapkan, para petani belum merdeka. Dimana harga komoditi pertanian holtikultura di masyarakat masih ditentukan oleh calo.
“Disayangkan, harga komoditi seperti bawang, cabai, dan tomat ditentukan oleh calo. Petani tidak bisa berbuat banyak terkait harga,” ungkap Saron sapaan akrab politisi PDI Perjuangan ini.
Dia melanjutkan, dari pengalamannya turun ke lapangan, masalah ini selalu diaspirasikan masyarakat. Dia mencontohkan di daerah pemilihannya di Minahasa Selatan.
“Di Modoinding petani tak bisa menyebutkan harga karena mereka harus menunggu orang pasar,” sebutnya.
Instansi teknis, menurut dia, harus memperhatikan hal tersebut.
“Agar petani kita tidak tergantung dengan harga calo di pasar. Ini sudah berlangsung lama jadi akhirnya seperti hal lumrah, padahal harus segera disikapi,” ucapnya.
Saron menyebutkan, banyak cara yang bisa dilakukan dinas terkait. Di antaranya memberikan pembekalan dan pendidikan pada para petani soal penentuan harga.
“Agar masyarakat petani bisa benar-benar merasakan kesejahteraan,” jelasnya.
