MANADO,UpdateSulut — Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene menegaskan pihaknya akan segera melaksanakan rapat bersama dengan Menteri Sosial RI serta beberapa menteri terkait dengan kisruh penonaktifan 11 juta hingga 13,5 juta peserta BPJS Kesehatan PBI.
Hal ini disampaikan Srikandi partai Nasdem saat diwawancarai oleh sejumlah awak media, Senin (9/1/26) siang.
“Sekarang ini komisi IX akan bersikap, kami akan menyurat meminta izin ke komisi yang membawahi tentang pendataan yakni komisi VIII dimana mitra kerjanya adalah Kemensos akan kami minta data. Selain itu Menkes, BPS, kemudian mendagri akan kami undang tentunya rapat ini juga akan izin dengan komisi VIII,” tegas Felly.
Felly juga menjelaskan bahwa APBN yang diketuk oleh DPR RI pada akhir tahun 2025 untuk anggaran 2026 terdapat penambahan sekitar 10 triliun dari anggaran sebelumnya 46 triliun.
“Jadi prosesnya sudah menyurat hari ini untuk membicarakan apa yang terjadi. Bahkan ini sudah ditambah 10 triliun sementara orang yang sakit atau sudah harus operasi tiba tiba dihentikan. Jadi kami sudah ketuk anggaran untuk tahun ini naik 10 triliun dari 46 triliun bagi PBI dan selisih iuran pertahun 2025,” tegas Felly.
Dia juga mengakui bahwa memang banyak orang yang belum paham soal kewenangan, padahal kewenangan ini ada di kementerian sosial karena datanya ada disitu, dan yang membawahi kemensos adalah komisi VIII.
“Ini memang harus segera dan kami sudah menyurat untuk mengadakan rapat resmi dengan menteri menteri terkait. Nah tiba tiba seperti ini semua mencari komisi IX, ini ada apa dengan menkes. Tapi kan banyak orang tidak paham bahwa data ini dengan cleansingnya ada di kemensos. Makanya kami akan memanggil mensos tiba tiba diputusin seperti itu, karena menyangkut data ini ada di kemensos,” tandasnya.
