DEPROV,UpdateSulut — Pemerintah Propinsi dalam hal ini TAPD didorong agar dapat menuntaskan persoalan anggaran Pilkada baik itu KPU maupun Bawaslu demi susksesnya Pemilukada di Sulawesi Utara.
Dijelaskan Raski, sampai hari ini belum da komunikasi antara Pemprov dan KPU maupun bawaslu soal berapa final alokasi anggaran. Jangan sampai kata Raski hal ini mempengaruhi program dan kegiatan yang ada.
“Saya telah mintakan agar secepatnya melakukan komunikasi dengan penyelenggara pemilu. Ini harus final di Pemprov jangan sampai kemudian di konsultasikan ke Kemendagri dan justru di intervensi pasti akan menggnggu program yang ada ,” tegas Raski.
Sementara itu Kaban Keuangan Clay Dondokambey saat dimintai penjelasan menyatakan anggaran untuk Pilkada tersedia, namun akan di finalkan.
“Tentunya kita menyesuaikan dengan kemampuan pendapatan, serta pertimbangan urgensi kegiatan apa yang akan dilaksabakn ditahun 2023 . Kami juga saya bersama Ass I dan III tekah ditugaskan Pak Sekprov untuk menuntaskan hal ini, ” jelas Clay.
Terinformasi anggaran yang diusulkan KPU sebanyak Rp. 120 Miliard dan Bawaslu Rp.80 Miliar.
