DEPROV, UpdateSulut — Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Bapak Niklas Silangen, menghadiri Rapat Evaluasi Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah (MPPKD) sekaligus Pembahasan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) untuk Tahun Anggaran 2016–2025, dikantor Gubernur Sulut, Kamis, 9 Juli 2026.
Kegiatan ini digelar dalam rangka memperkuat tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan bebas dari penyimpangan.
Rapat evaluasi ini fokus pada pemantauan capaian penyelesaian kerugian daerah serta percepatan pemenuhan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang terakumulasi selama periode sembilan tahun terakhir. Rapat dipimpin oleh Kaban Keuangan , Clay Dondokambey, S.STP. MAP.
Kehadiran Sekwan Niklas Silangen menegaskan posisi penting Sekretariat DPRD Sulut dalam mendukung penuh tertib administrasi finansial di lingkungan pemerintahan provinsi.
”Kehadiran kami dalam rapat evaluasi ini merupakan wujud komitmen Sekretariat DPRD Sulut untuk terus bersikap kooperatif dan responsif terhadap setiap rekomendasi perbaikan. Kami terus memacu penyelesaian tindak lanjut LHP dari tahun-tahun anggaran sebelumnya agar semuanya tuntas secara administratif maupun legal,” ujar Niklas Silangen di sela-sela kegiatan.
Dalam rapat tersebut, dipaparkan progress report (laporan kemajuan) dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). MPPKD Provinsi Sulut menekankan pentingnya sinergi dan ketegasan dalam mengesekusi rekomendasi LHP BPK, baik yang bersifat administratif maupun yang menyangkut pemulihan kerugian keuangan negara/daerah.
Melalui evaluasi berkala seperti ini, Sekretariat DPRD Provinsi Sulut optimis dapat mempertahankan sekaligus meningkatkan kualitas opini pengelolaan keuangan daerah, demi terwujudnya pemerintahan yang bersih (clean governance) di bumi Nyiur Melambai.
