DEPROV,UpdateSulut — Relokasi warga korban banjir di kelurahan Mahawu hingga saat ini masih menjadi polemik. Disampaikan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Amir Liputo, pemerintah bersama masyarakat harus duduk bersama dalam mencari solusi.
“Mereka mendukung penuh program pemerintah. Tidak ada yang menolak, sepanjang mereka minta agar tempat mereka pindah itu memenuhi syarat, dan yang kedua tentu ada tanah yang sudah bersertifikat dan sebagainya, tentu harus mendaptkan perhatian pemerintah,” kata Liputo, Senin (13/2/23) lalu.
Politisi PKS ini juga sangat menyayangi rakyat yang ada di situ yang setiap tahun pemukimannya selalu terendam banjir.
“Kasihan setiap tahun kami melihat mereka terendam, kalau tidak ada langkah untuk relokasi, pasti itu akan terjadi terus. Tapi di sisi lain kami mohon relokasi ini memenuhi aspek-aspek kemanusiaan,” Ungkap Liputo.
Legislator daerah pemilihan kota Manado menyebutkan bahwa ia tahu persis Wali Kota Manado Andrei Angouw punya tujuan baik, yakni tidak lagi mau melihat ada warganya yang selalu tertimpa musibah banjir.
Liputo mengungkapkan, semangat Wali Kota Andrei Angouw untuk relokasi warga korban banjir kurang mampu diterjemahkan oleh aparat di bawahnya.
“Terbukti ketika hari Sabtu, ada warga yang sudah mau pindah (ke Pandu), ternyata rumah itu sudah ada yang punya. Ini kan terjadi mis koordinasi. saya kira hal-hal begini masa harus diurus wali kota,” ungkapnya. “Saya berharap juga teman-teman yang mendampingi Pak Wali Kota ini memberikan informasi yang sejelas-jelasnya kepada Pak Wali dan Pak Wakil, sehingga hal-hal begini tidak terjadi,” sambung dia.
Oleh sebab itu, ia berharap ini jangan menjadi polemik yang meresahkan di tengah warga apalagi sebentar lagi umat islam akan menghadapi bulan suci Ramadan
“Memang warga juga ada masukkan kepada kami, karena sudah mendekati bulan Ramadan, kemudian mereka ini baru kena banjir kalau boleh mereka diberi waktu,” pinta Liputo.
