JAKARTA,UpdateSulut — Anggota Fraksi Golkar baik provinsi dan kabupaten/kota se-indonesia mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) Partai Golkar tahap dua yang dibuka langsung oleh Ketua Umum Bahlil Lahadalia.
Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia memastikan bimbingan teknis yang dilakukan secara rutin dapat meningkatkan kualitas para legislator di daerah.
” Bimtek ini adalah bagian dari pada proses rutin, yang dilakukan dalam rangka pemantapan, peningkatan kualitas dari pada anggota DPR Kabupaten/Kota, Provinsi yang dari Fraksi Golkar,” ungkap Bahlil usai membuka Bimtek Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi dan Kota/Kabupaten Tahap dua Tahun 2025 di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu malam, 10 Desember 2025.
Hadir dalam kegiatan bimtek Partai Golkar Tahap Dua anggota fraksi Golkar di DPRD Provinsi Sulut yakni Wakil Ketua Dewan Michaela Paruntu, Ketua Fraksi Cindy Wurangian, Sektretaris Fraksi Inggried Sondakh, Ketua Bapemperda Vioneta Kuera, Raski Mokodompit, Yongki Limen.
Bimtek tahap dua Partai Golkar ini mengangkat soal Efisiensi anggaran menjadi sorotan utama dalam kebijakan pemerintahan di Indonesia, terutama setelah pelantikan Presiden Prabowo Subianto.
Ketika daerah-dekat menghadapi
tantangan fiskal yang semakin ketat, kebijakan efisiensi anggaran dipandang sebagai langkah strategis untuk memastikan bahwa sumber daya yang terbatas dapat digunakan secara optimal. Namun, dalam implementasinya, kebijakan ini memiliki dampak signifikan terhadap kinerja pembangunan daerah, yang semakin rumit dengan tuntutan menjalankan kebijakan nasional dan memenuhi janji-janji visi misi yang diusung pada saat pilkada.
Pada dasarnya, pemerintah daerah menghadapi dilema dalam mengelola anggaran. Di satu sisi, mereka harus mendukung pembangunan yang sesual dengan kebijakan pusat, yang melibatkan berbagai sektor seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan sosial.
Di sisi lain, mereka juga dihadapkan pada keterbatasan fiskal yang mempengaruhi kemampuan untuk menjalankan program-program lokal yang penting.
Dalam konteks ini, kebijakan efisiensi anggaran menjadi instrumen penting, namun dapat memberikan dampak yang kompleks terhadap pembangunan daerah.
Efisiensi anggaran, yang secara garis besar bertujuan untuk meminimalkan pemborosan dan memaksimalkan penggunaan sumber daya, sering kali berisiko memperlambat kemajuan pembangunan daerah.
Misalnya, kebijakan pengurangan anggaran dalam beberapa sektor vital, seperti infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi lokal, dapat menghambat capaian pembangunan jangka panjang. Salah satu contoh konkret adalah pembatasan anggaran pada sektor infrastruktur yang krusial untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Tanpa infrastruktur yang memadai, potensi ekonomi daerah akan terhambat, dan ketergantungan pada sektor lain, seperti perdagangan dan pariwisata, akan semakin terbatas.
Berdasarkan data ilustratif Kementerian Keuangan per Kuartal III 2025, tantangan fiskal utama di daerah meliputi kapasitas fiskal sebagian besar daerah yang masih lemah. Dari 548 daerah otonom di Indonesia, hanya sekitar 4,74% yang memiliki kapasitas fiskal kuat, sementara sekitar 95,26% lainnya, terutama kabupaten dan kota, masih memiliki kapasitas fiskal lemah dan sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya berkontribusi sekitar 28,7% terhadap total pendapatan daerah, sedangkan dana Ketergantungan ini berpotensi melemahkan kemandirian fiskal daerah dalam pengelolaanpembangunan dan pelayanan publik.
Kondisi ini semakin diperparah dengan lemahnya peran DPRD dalam menentukan kebijakan legislatif di daerah, memegang peran penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), transparan, dan akuntabel.
Namun, dalam praktiknya, relasi antara DPRD dan pemerintah daerah seringkalı menghadapi berbagai dinamika, baik dalam aspek politik. birokrasi, maupun koordinasi pelaksanaan kebijakan publik.
Dalam rangka mencari Solusi terhadap berbagai permasalahan dan mengembangkan berbagai inovasi pendapatan untuk penguatan fiskal daerah Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis Anggota Fraksi Partai Golkar Provinsi dan Kabupaten/Kota, dengan mengahadirkan para pemangku kebijakan di Tingkat pusat seperti Kementerian Keuangan, Kementerian dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPENAS, yang akan dipandu langsung oleh Para Anggota Fraksi Partai Golkar DPR-RI, yang dikemas secara apik dalam bentuk “Dialog Interkatif Pemerintah Pusat.
Bimtek Partai Golkar tahap dua ini, Ketua Umum Bahlil Lahadalia juga mengajak aksi solidaritas para kader bagi korban bencana di Sumatera.
“Sejauh ini, Partai Golkar telah mengumpulkan donasi sebanyak Rp3 miliar,” kata Bahlil, sebagai
bentuk solidaritas gotong royong sesama kader Partai Golkar untuk turun langsung membantu rakyat yng terkena bencana.
