DEPROV,UpdateSulut — Naiknya harga beras beberapa pekan terakhir ini menyita perhatian serius dari wakil rakyat Komisi II DPRD Sulut. Bahkan tak tanggung tanggung lumbung beras Bolmong Raya saja tak luput dari kenaikan.
Terkait hal tersebut, Komisi II DPRD Sulut bidang Perekonomian langsung merespons hal tersebut dengan menggelar rapat dengar pendapat dengan sejumlah SKPD terkait , Dinas Pangan, Dinas Pertanian, Dinas Perindang dan Bulog.
Rapat dipimpin langung Ketua Komisi II, Inggried JNn N Sondakh , SE.MM dan dihadiri Koordinator Komisi II, dr.Michaela Paruntu, MARS dan wakil ketua Komisi Prisilia Rondo.
Dalam kesempatan ini ketua Komisi II, Inggried Sondakh menjelaskan jika pihaknya menggelar RDP, karena melihat situasi dan kondisi masyarakar yang setiap hari menjerit soal kenaikan harga beras, bahkan Viral dimana mana. Untuk itu Bendahara Partai Golkar Sulut ini berharap agar lewat RDP dapar mengetahui apa yang menjadi persoalan krusial hinga harga beras naik. Apakah imbas dari pusat atau kondisi didaerah.
” Saya mengundang bapak/ ibu namun sebelumnya saya juga mengumpulkan dan membaca beberapa referensi termasuk pemberitaan media nasional. Sehingga saya bisa memotret juga persoalan beras secara nasional yang juga mengalami lonjakan. Banyak faktor termausk kondisi geopolitik yang mempengaruhi . Saya juga temukan anomali dimana proyeksi nasional lewat Food and Agriculture Organization, (Organisasi Pangan dan Pertanian) produksi padi secara nasional trend mengingkat bahkan melimpah ditahun 2025-2036, 35.6 Juta Ton artinya diatas rata rata nasional. Tapi kenapa harga beras justru naik,” tandas Legislator Dapil Tomohon-Minahasa ini.
Juga jelas anak dari Mantan Gubernur Sulut, A.J Sondakh ini, Menteri pertanian 3 hari lalu menyampaikan bahwa, ada mafia beras yang bermain juga ditemukan pemerintah, stok banyak harga naik . Juga ada permainan harga satuan mutu antara Produsen dan distrubutor beras di 10 Propinsi, 85 % beras todak sesuai mutu dan standart juga ada yang menjual diatas HET (harga eceran tertinggi ).
” Apakah kondisi ini juga berdampak atau terjadi didaerah kita, apalagi pemerintah menemukan ada 212 produsen bermasalah, 10 perusahan besar produseb naisonal yang diperiksa, apaakah imbasnya ini juga di Sulut. Hati hati jangan ada mafia beras juga yang bermain didaerah kita. Bahkan isu terkait persoalan ini,” tandasnya.
Sementara pihak pemprov lewat kadis pangan dan pertanian menjelaskan jika produksi beras Sulut jauh mengalami penurunan akibat beberapa faktor diantaranya Musim Hujan, .Hama Tikus serta Gunakan bibit lokal produksi beras 1 hektar hanya 1-2 Ton dan infrastuktur yang juga tidak menunjang banyak irigasi yang rusak.
Untuk menekan laju kenaikan maka menurut Kadis Pangan Dr.Frangky Tintingon pihaknya menggelar pasar murah pangan di sejumlah kab/Kota , dan menurutnya itu juga berdampak harga beras terkoreksi.
Sementara sejumlah anggota Komisi II mendorong agar pemerintah memberikan bantuan pupuk, bibit dan benih gratis guna merangsang petani untuk.mengolah sawah, juga perbailan irigasi dan jalan jalan ke.sentra pertanian. Inggried memastikan bahwa Komisi II akan terus mengawasi kondisi ini.
