DEPROV,UpdateSulut — Ketua Komisi II DPRD Sulut Inggried JNN Sondakh, Sabtu (28/3/26) sore, melaksanakan kegiatan reses I di daerah pemilihannya yakni, Minahasa-Tomohon.
Srikandi partai golkar ini seperti biasa dalam setiap kegiatan resesnya selalu diawali dengan ibadah. Dan untuk kali ini Ibu Ing (sapaan akrabnya) menggelar reses bersama-sama dengan jemaat di GMIM Eklesia Kalasey Satu yang turut juga dihadiri Hukum Tua Desa Kalasey Satu.
Usai reses, Ibu Ing mengatakan reses biasanya bukan hanya sebagai ajang mengumpulkan aspirasi semata. Akan tetapi sebagai pertanggungjawaban apa yang sudah diperjuangkan untuk masyarakat, dalam hal ini masyarakat kalasey satu dimana kalasey ini menjadi konstituen juga terbesarnya.
“Tetapi hal ini juga tetap saya lakukan diberbagai tempat, seperti reses saat ini yang dilaksanakan di empat titik, salah satunya di langowan yang nanti akan dilaksanakan karena masih ada waktu beberapa hari kedepan,” ungkap Ibu saat diwawancarai oleh wartawan.
Terkait dengan realisasi aspirasi masyarakat Inggried menjelaskan sebagai anggota DPRD dirinya pasti memiliki pokir untuk diperjuangkannya.
“Contoh kalau di Kalasey ini, sebagai anggota DPRD saya mempunyai pokir untuk diperjuangkan seperti UMKM, tentunya bisa mengaspirasi penguatan ekonomi juga mengaspirasikan kebutuhan mereka dengan bagaimana perhatian pemprov dalam hal ini lewat dinas koperasi dan UMKM. Ada juga lewat disperindag dan ada juga distanak, serta Biro Kesra yang menjadi fokus saya di dalam memperjuangkan. Karena saya melihat dinas dinas ini begitu menyentuh langsung dengan masyarakat,” jelas Inggried sembari menambahkan kurang lebih seperti itu polanya di dalam melaksanakan reses.
Inggried yang juga dipercayakan sebagai penatua WKI (Wanita Kaum Ibu) ini mengungkapkan sebagai wakil rakyat bukan hanya melekat dalam hal politik saja, tetapi dalam hal panggilan Tuhan untuk menjadi mitra kerja Tuhan, menjadi perpanjangan Tuhan untuk mampu menggerakan dalam menjangkau mereka sehingga mereka juga boleh terberkati lewat program pemerintah.
“Untuk realisasi pokir misalnya dari dinas kopersai itu bantuan ke pedagang. Nah itu sementara berproses karena nama-nama sudah diberikan, namun jika mereka mendapat bantuan tersebut harus mendapatkam SK gubenrur sama halnya dengan disperindag dan distanak. Kecuali biro kesra yang langsung ditindak lanjuti,” tandasnya.
