DEPROV,UpdateSulut –– Rapat Dengar Pendapat Komisi IV DPRD Sulut bidang Kesra, bersama sejumlah SKPD mitra komisi yang dijadwalkan, Senin, 9 Maret 2026, pukul 11.00 Wita batal digelar
Padahal terpantau Pimpinan Komisi IV , hadir lengkap bersama anggota Komisi IV.
Meski batal namun Komisi IV menggelar rapat internal tertutup yang dipimpin Ketua Komisi IV Dra.Vonny Paat.
Usai Rapat Ketua Komisi IV DPRD Sulut, Vonny Paat, kepada wartawan menjelaskan bahwa pihaknya telah mengundang lima perangkat daerah untuk mengikuti RDP tersebut. Kelima instansi tersebut yakni Dinas Perpustakaan, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Kebudayaan, serta Biro Kesejahteraan Rakyat.
Namun, menurut Vonny, undangan rapat yang dikeluarkan DPRD ternyata tidak sampai ke masing-masing dinas karena diduga terhenti di bagian Tata Usaha Pimpinan (TUP) Pemerintah Provinsi Sulut.
“Seharusnya surat itu sampai ke Sekprov lalu diteruskan ke dinas-dinas terkait, tetapi ternyata terhenti di TUP Pemprov dan tidak sampai ke dinas. Itu informasi yang kami terima dari staf Pemprov,” jelas Paat.
Ia menambahkan, pihaknya telah melakukan komunikasi langsung dengan pihak TUP untuk menanyakan persoalan tersebut. Dari hasil komunikasi ternyata undangan masih tertahan.
“Tadi sudah dikomunikasikan langsung dengan TUP, dan mereka menyampaikan bahwa memang terjadi miskomunikasi,” ujarnya.
Meski demikian, Vonny memastikan RDP bersama mitra kerja terkait akan tetap dilaksanakan bersama mitra kerja yang sama
“ Oleh karena adanya miskomunikasi jadi kami akan jadwalkan kembali. Untuj Minggu ini sudah tidak memungkinkan, apalagi minggu depan sudah masuk libur bersama. Kemungkinan akan dilaksanakan setelah libur,” katanya.
Vonny menjelaskan bahwa agenda RDP tersebut bertujuan untuk memperkenalkan pimpinan baru di sejumlah SKPD sekaligus membahas program kerja yang sedang dan akan dilaksanakan oleh masing-masing perangkat daerah.
Menurutnya, Komisi IV DPRD Sulut memang berencana melakukan pertemuan secara bertahap dengan seluruh mitra kerja, khususnya SKPD yang baru mengalami pergantian pimpinan.
“Kita akan memanggil secara bergilir. Saat ini lebih difokuskan pada SKPD yang memiliki pimpinan baru, supaya ada komunikasi awal terkait program dan agenda kerja mereka,” ungkapnya.
Menurut anggota DPRD Dapil Tomohon-Minahasa ini, ada sejumlah agenda akan dibahas dan dipertajam oleh Komisi IV.
“Kami akan pertanyakan terkait Museum serta bagaimana dengan persoalan Rumah Tidak layak huni (RTLH) yang kemarin cukup alot dibahas karena ada yang belum dibangun, bahkan sementara dibangun,” tegas Srikandi PDIP ini.
