MANADO,UpdateSulut — Aksi unjuk rasa yang mengatasnamakan masyarakat adat pada saat berlangsungnya Rapat Paripurna DPRD dengan agenda Pengesahan Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Selasa (24/2/26) menuai berbagai tanggapan.
Salah satunya datang dari Ketua Aliasi Rakyat Rakyat (ARP) Sulawesi Utara Ir. Julius Jems Tuuk.
Menurut Tuuk, masyarakat yang datang untuk menyampaikan aspirasi menolak ranperda RTRW di Gedung Rakyat hal yang wajar dalam suatu negara demokrasi, namun tentunya ada koridornya.
“Mereka datang langsung menyampaikan aspirasi itu sah sah saja sebagai negara yang demokrasi. <span;>Jadi penolakan RTRW oleh sekelompok masyarakat tadi sama saja menolak tambang rakyat itu tidak disahkan oleh pemerintah,” tegas Tuuk.
Dijelaskan Tuuk atas dasar itu, dirinya menghimbau seluruh elemen masyarakat khususnya masyarakat penambang memiliki musuh bersama terhadap orang orang yang menolak RTRW dimana mengganggu kita menambang untuk mencari makan, untuk membiayai anak sekolah kita dan membiayi kehidupan rumah tangga kita.
“Jadi mulai sekarang seluruh penambang rakyat sebagai ketua aliansi rakyat penambang meminta rapatkan barisan bahwa kita memiliki musuh yang cukup serius dimana pun anda berada, camkan pesan ini,” tandasnya.
